Alasan TNI Hidupkan Lagi Skuadron 100 Pemburu Kapal Selam

TNI Angkatan Laut memesan 11 helikopter antikapal selam (AKS) untuk membangun kembali Skuadron 100 pemburu kapal selam yang disegani dunia pada tahun 1960-an. Kesebelas helikopter AKS tersebut diproduksi bertahap di Perancis oleh Airbus Helicopters bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Kolonel Laut M Zainudin menyatakan armada helikopter antikapal selam mutlak diperlukan dan tak dapat dipisahkan dari keberadaan kapal perang yang telah dimiliki Indonesia.

Inti Skuadron 100 ada pada helikopter antikapal selam. Di masanya, skuadron itu menjadi pusat kekuatan TNI AL dalam menggelar berbagai operasi di laut, dan konon amat disegani negara-negara maju.

Namun era keemasan itu harus berakhir dan Skuadron 100 terpaksa dilebur dengan skuadron lain karena minimnya alat operasional mereka. Kini keinginan untuk menghidupkan kembali Skuadron 100 bukan sekadar mimpi.

Helikopter antikapal selam sangat dibutuhkan untuk menjaga wilayah RI yang kerap menjadi target untuk disusupi kapal atau pesawat asing, termasuk kapal selam negara lain yang diam-diam masuk perairan Indonesia.

“Ada indikasi kapal selam dari negara tetangga masuk ke Laut Jawa. Peristiwa serupa juga dulu beberapa kali terjadi di perairan barat Indonesia. Nelayan melihat kapal selam tak dikenal melintas dan itu bukan milik Indonesia,” ujar Zainudin seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

Kapal selam asing misalnya diduga melintas di perairan Pulau Deli, Pandeglang, Banten pada Juni 2006. Ketika itu nelayan setempat melaporkan melihat kapal selam muncul ke permukaan dan mengeluarkan dua sekoci bersama orang-orang kulit putih.

Laporan nelayan langsung membuat TNI AL menyiagakan pasukan di perairan Pulau Deli yang tersambung langsung dengan Samudera Hindia. Kapal perang KRI Pati Unus yang dilengkapi senjata dan radar bawah air ditempatkan di lokasi yang saat itu diduga mengandung cadangan minyak dengan jumlah melebihi Blok Cepu.

Bukan hanya nelayan di Pulau Deli yang melihat kapal selam tak dikenal di perairan itu, tapi di Pulau Tinjil yang juga masuk Kabupaten Pandeglang, Banten. Nelayan waktu itu dikagetkan dengan suara gemuruh yang muncul dari laut. Namun mereka tak berani mendekat dan hanya melihat dari tepi pantai.

Kejadian itu terjadi masih pada bulan Juni 2006, tak berapa lama setelah kapal selam asing terlihat di dekat Pulai Deli. Markas Besar TNI AL di Jakarta pun segera mengerahkan tim untuk melakukan patroli laut dan udara di perairan Pulau Tinjil.

Masuknya kapal selam asing ke perairan RI, kata Zainudin, dapat dicegah apabila Indonesia memiliki helikopter antikapal selam. “Helikopter AKS memiliki sonar yang bisa mendeteksi bayangan bawah laut dengan mudah,” ujarny

Semua kapal perang KRI memang harus dilengkapi dengan Helikopter anti kapal selam. Ini adalah standar kapal perang  di dunia.

Masalahnya, produksi ke-11 helikopter AKS tersebut melibatkan PT. DI yang selama ini sangat lambat dalam menyelesaikan pesanan.

Contoh kasus pesanan TNI AU, yang memesan helikopter Super Puma untuk memenuhi rencana strategis (renstra) pertahanan tahun 2009-2014. Tetapi realisasinya sampai tahun 2016, TNI AU baru menerima sembilan dari 16 unit helikopter Super Puma yang dipesan.

Sedangkan nasib pesanan TNI AL tahun 2011, pengadaan Helikopter Bell.412EF tahap II dengan nilai Rp.220 Miliar oleh PT. Dirgantara Indonesia. Dalam pekerjaan ini, PT. Dirgantara sudah dibayar Rp.212.415.954.199 atau 96 persen. Tetapi pekerjaan atau kemajuan fisik baru 20 persen.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan