Anggaran TNI Dipangkas, DPR Panggil Pemerintah

Tarik ulur ruwetnya rencana oembelian Sukhoi Su-35 tidak lepas dari rencana pemerintah memangkas anggaran TNI. Sehingga skema pembayaran yg awalnya sudah oke zan SBY jadi ruwet di zaman Jokowi.

Komisi I DPR RI menolak pemangkasan anggaran TNI oleh pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2016.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais menagih janji pemerintah yang sebelumnya berjanji akan menaikkan anggaran TNI.

“Janji pemerintah itu pembahasan anggaran tahun 2016, mereka mengusahakan akan naik 1,5 persen dari PDB (pertumbuhan domestik bruto). Itu yang kami tagih,” kata Hanafi, di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2016.

Karenanya, Komisi I memanggil Kementerian Keuangan, Bappenas, Menhan dan Panglima TNI. Untuk melakukan diakusi dan dengar pendapat tentang rencana ini.

“Karena pagunya jauh dari apa yang pernah dijanjikan makanya waktu pengajuan kami tolak dulu,” ujarnya.

Politisi PAN ini menjelaskan, anggaran TNI tidak bisa diperlakukan seperti kementerian lain yang seenaknya main revisi. Menurutnya, TNI sebagai tulang yang menjaga kedaulatan negara ini, hal tersebut sesuai amanat konstitusi. Apalagi menyangkut alutsista negara.


“Sehingga penganggarannya ada termin khusus dari sisi politik anggaran, terutama dari pihak Kemenkeu dan Bappenas,” paparnya.

Hanafi mengungkapkan, anggaran perubahan yang diajukan saat ini sekitar Rp104-107 triliun. Jumlah tersebut jauh dari harapan, bila mengacu pada pemerintah anggaran TNI 1,5 persen dari PDB seharusnya yang diajukan Rp180-200 triliun.

Baca Juga:  Usai Jalani Servis di Rusia, Sukhoi Su-27 TNI Telah Pulang Ke Indonesia

“Dari total anggaran tersebut, 40 persen untuk belanja rutin, 20 persen untuk belanja alusista, dan sisanya untuk belanja modal. Peningkatan kesejahteraan prajurit, rumah dinas, dan lain sebagainya,” katanya.

Advertisements

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan