Arah Strategi Alutsista Pertahanan Udara Indonesia

Ilustrasi rudal Starstreak, alutsista terbaru Arhanud. Foto: wikipedia

Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim.

Melalui prinsip dasar tersebut, pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan yang tangguh dalam menghadapi ancaman.

Pengalaman konflik konvensional modern telah menempatkan kekuatan udara sebagai kekuatan pemukul dalam suatu perang konvensional. Keunggulan udara (air supremamacy, air dominance) merupakan tujuan awal dari setiap kampanye militer agar dapat melancarkan tahap operasi berikutnya yaitu serangan darat.

Untuk mencapai keunggulan udara, selain Angkatan Udara, semua pihak terkait ikut berperan termasuk Arhanud. Sehingga Arhanud harus memiliki kemampuan untuk mempercepat diraihnya keunggulan udara dan harus mampu mencegah musuh meraih keunggulan udara.

Dikaitkan dengan potensi konflik di Indo-Pasifik, maka konflik laut China Selatan adalah potensi konflik yang terdekat bahkan bersinggungan langsung dengan Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan poros maritim dunia juga menjadi kerawanan dalam pengamanan jalur pelayaran laut dan udara. Dengan besarnya tugas yang akan dihadapi, maka Arhanud yang modern dan memiliki kapabilitas tinggi mutlak dibutuhkan.

pangkalan-laut-di-lcs

PERKEMBANGAN SITUASI INDOPASIFIK TERMASUK AUSTRALIA

Perkembangan situasi keamanan di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik (Indo-Pasifik) termasuk Australia memicu banyak negara untuk memodernisir kemampuan militernya beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Saat ini belanja militer di Asia menjadi lebih besar dibandingkan Eropa. Pada tahun 2014 belanja militer Asia meningkat lima persen, mencapai sekitar USD 439 miliar dibandingkan dengan Eropa yang hanya meningkat 0,6 persen yaitu sekitar USD 386 miliar.

Negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Indo-Pasifik termasuk Australia masih didominasi oleh negara-negara maju yaitu Amerika Serikat, Inggris dan China. Amerika Serikat menancapkan pengaruhnya di kawasan ini melalui sekutu-sekutu tradisionalnya yaitu : Australia, Philipina, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Sedangkan Inggris melalui negara Commenwealth (negara bekas jajahan Inggris) yaitu : Australia, Malaysia dan Singapura.

Demikian menariknya kawasan Indo-Pasifik bagi negara barat hingga muncul beberapa organisasi keamanan yaitu Five Power Defence Arrangement (FPDA) yang berdiri tahun 1971 beranggotakan : Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura dan Malaysia. Juga kerjasama intelijen yaitu Five Eyes yang beranggotakan Australia,Kanada, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat. China sebagai pemain regional Asia yang sedang berkembang pesat dengan istilah “the rise of China” berusaha meningkatkan pengaruhnya baik dengan soft power maupun hard power di berbagai bidang.

Berkaitan dengan situasi di Laut China Selatan yang menjadi salah satu “hot issue” di kawasan IndoPasifik, enam negara yang terlibat saling klaim (China, Malaysia, Vietnam, Philipina, Brunei dan Taiwan) semakin memantapkan kehadiran militernya di kawasan sengketa.

 

Dominasi China mendorong lima negara lainnya untuk memodernkan kemampuan militernya dan bersekutu dengan negara maju dalam rangka menciptakan Balance of Power di kawasan yang dapat menahan terjadinya perang terbuka yang sesuai dengan teori Hans Morgenthau dalam bukunya “Truth and Power: Essays of a Decade, 1960–1970” (1970). Malaysia mendekati Inggris, Vietnam mendekati Rusia, Philipina dan Taiwan mendekati Amerika Serikat.


Bahkan negara lain yang tidak terlibat namun bersinggungan langsung seperti Thailand dan Singapura turut melakukan hal yang sama. Thailand memiliki kedekatan diplomatik dengan Amerika Serikat sebagai sebagai warisan perang dingin dengan “pernah” adanya South East Asia Treaty Organization (SEATO) yang didirikan tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Sedangkan Singapura memiliki kedekatan khusus di bidang militer dengan Amerika Serikat, terbukti dari pelayaran kapal induk Amerika Serikat USS John C. Stennis (CVN 74) ke Philipina dan Singapura pada 19 April 2016, yang akhirnya mendapat penolakan dari China saat hendak mengunjungi Hong Kong pada 26 April 2016 yang baru lalu.

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

Kebijakan Presiden RI Joko Widodo, mengukuhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai poros maritim dunia, Indonesia tentu berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia (the Pacific and Indian Ocean Region PACINDO). Indonesia menginginkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah dan supremasi maritim.

Agenda pembangunan untuk mewujudkan visi ini memiliki lima pilar yaitu: Pertama; membangun kembali budaya maritim Indonesia. kedua; menjaga dan mengelola sumber daya laut. Ketiga; memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat;  melalui diplomasi maritim, mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan dan Kelima; sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim.

Baca Juga:  Kapal Selam Kedua Kelas Chang Bogo TNI AL Resmi Diluncurkan

Kebijakan pemerintah ini direspon dengan cepat oleh Panglima TNI dengan melakukan modernisasi Alutsista TNI untuk mengawal jalur laut dan udara nusantara. Di samping itu TNI juga akan membangun pangkalan militer di beberapa pulau terluar yaitu : P. Natuna Besar di Wilayah Barat yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, P. Morotai di Utara, P. Biak di Timur yang langsung menghadap Samudera Pasifik dan P. Selaru di Wilayah Selatan. Pangkalan militer ini nantinya akan berfungsi selayaknya “kapal induk” yang memiliki landasan untuk operasional pesawat, dermaga kapal dan satuan TNI AD.

raff-australia-konflik-lcs

PERAN ARHANUD TNI AD

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah yang diterjemahkan oleh Panglima TNI, menuntut derajat kesiapan operasional yang tinggi dari kesenjataan Arhanud. Penggunaan Alutsista modern tidak dapat ditawar lagi dalam rangka menghadapi potensi ancaman yang ada. Potensi konflik Laut China Selatan, mengawal kebijakan poros maritim dunia dengan memperkuat celah kosong pertahanan di Indonesia bagian Utara, Timur dan Selatan mutlak memerlukan perlindungan udara yang kuat.

Di Laut China Selatan, radius operasi (terbang dan kembali pada pangkalan udara yang sama) F-16 TNI AU adalah 550 km (misi hi-lo-hi dengan membawa 4 x 450 kg bom), yang artinya apabila tinggal landas dari P. Natuna Besar belum dapat menjangkau kepulauan Spratly. Apabila di Natuna nantinya akan digelar sistem Rudal Hanud jarak pendek seperti Starstreak yang memiliki jangkauan 7,2 km, maka pangkalan “kapal induk” yang akan dibangun tersebut menjadi terlindungi dari ancaman serangan udara berketinggian rendah.

Posisi pangkalan udara Australia, Skadron/ jenis pesawat yang dioperasikan saat ini ditandai dengan kotak warna putih, untuk rematerialisasi yang sudah kontrak menggunakan warna kuning, sedangkan rencana pembelian yang belum kontrak menggunakan warna biru. Dapat dilihat bahwa sebagian besar pangkalan udara Australia berada di sebelah Tenggara sehingga memberikan waktu reaksi yang cukup lama apabila ada serangan udara terhadap Australia. Posisi P. Selaru sangat strategis dalam menghadapi potensi ancaman dari selatan (jarak P. Selaru dengan Tindal AFB adalah 750 km).

Jarak ini juga masih di luar jangkauan operasional F-16 TNI AU. Penggelaran Rudal jarak pendek Arhanud di P. Selaru yang bersinggungan dengan Australia dinilai sangat penting sebagai pertahanan pangkalan dari ancaman serangan udara berketinggian rendah. Ancaman serangan udara merupakan tindakan musuh yang menggunakan wahana udara dan Alutsista udara berupa pesawat terbang berawak maupun tanpa awak dan peluru kendali balistik yang berteknologi tinggi untuk menghancurkan objek-objek vital strategis maupun taktis.

Alutsista udara saat ini terdiri dari berbagai jenis, yang dapat disingkat dengan istilah CUTER-FRUIT, meliputi Cruise Missile (CM), Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Tactical Airto-Surface Missile (TASM), Electronic Warfare (peperangan elektronik), Rockets Artillery Mortar (RAM), Fixed Wing Aircraft (Pesawat Udara Bersayap Tetap), Rotary Wing Aircraft (Helikopter), Unmanned Combat Air Vehicles (UCAV), Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance (ISTAR) dan Tactical/Theatre Ballistic Missiles (TBM).

Untuk menghadapi kemungkinan ancaman tersebut, dalam Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) Indonesia terdapat Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas) yang di dalamnya terdapat unsur Arhanud TNI AD sebagai salah satu kecabangan TNI AD dan sebagai kekuatan yang menjalankan fungsi tembakan dan perlindungan dalam rangka Pertahanan Udara (Hanud) di medan operasi maupun Hanudnas.

Satuan Arhanud bertugas untuk melindungi objek vital dengan melaksanakan Hanud titik. Objek vital yang dilindungi dapat berupa satuan manuver maupun Obvitnas yang bersifat statis seperti pusat pemerintahan, instalasi militer maupun aset strategis lainnya (markas komando, pembangkit listrik, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan), lokasi eksplorasi, produksi, terminal dan distribusi sektor ESDM. Arhanud TNI AD dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan 4 (empat) fungsi, meliputi pencarian dan penemuan (detection), pengenalan (identifi cation), penjejakan (tracking) dan penghancuran (destruction).

PEMBANGUNAN KEKUATAN DAN KEMAMPUAN ARHANUD UNTUK MENDUKUNG STRATEGI PENGEMBANGAN KEKUATAN TNI AD

Sebagai sebuah subsistem yang merupakan bagian dari sistem pertahanan negara, maka pembangunan kekuatan Arhanud TNI AD juga tetap harus memprioritaskan pembangunan kemampuan melalui rematerialisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang tidak layak operasional serta pengadaan Alutsista baru dan penataan kembali gelar satuan guna memperoleh daya tangkal pertahanan negara yang lebih optimal di seluruh wilayah NKRI. Gelar Satuan Arhanud TNI AD juga harus terintegrasi dengan sistem pertahanan udara dari Angkatan lain yang berada dalam sistem pertahanan udara nasional yang utuh dan saling mengisi. Sebagai lapis terakhir dari sistem pertahanan udara nasional, maka Arhanud TNI AD harus mampu beroperasi secara mandiri dan bisa mengisi celah-celah kosong (sebagai “gap filler”) dari sistem pertahanan udara lainnya sehingga tercipta fleksibilitas dan keberlanjutan dalam pertahanan udara.

Baca Juga:  Kaskolinlamil Tinjau Perbaikan KRI Banjarmasin-592 di Galangan Kapal DRU Lampung

Dihadapkan pada kondisi, kemampuan, kekuatan dan gelar Satuan Arhanud yang ada saat ini belum maksimal dalam melindungi objek vital terpilih dan menutup celah-celah kosong di wilayah yang rawan pelanggaran udara, maka sebenarnya secara kuantitatif masih diperlukan beberapa satuan setingkat Batalyon lagi yang harus dibangun di wilayah-wilayah yang memerlukan perlindungan udara.

Namun apabila mengacu pada kebijakan “zero growth” dan “right sizing” yang menekankan pada tidak adanya penambahan jumlah personel TNI AD, maka kebutuhan pemenuhan gelar satuan di wilayah wilayah rawan tersebut dapat diatasi dengan penataan kembali gelar Satuan Arhanud.

Rencana pengembangan kekuatan TNI di pulau-pulau terluar yang memiliki kerawanan lebih tinggi terhadap pelanggaran wilayah udara juga menjadi prioritas Pussenarhanud Kodiklat TNI AD dalam melakukan pengembangan satuan. Merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran-pelanggaran wilayah udara nasional merupakan ancaman yang paling aktual dan potensial terhadap kedaulatan NKRI oleh negara lain. Ancaman tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh lemahnya daya tangkal kita di bidang pertahanan, sehingga mendorong negara lain berani melakukan tindakan provokatif di wilayah NKRI.

Berkaitan dengan pengembangan kemampuan Arhanud TNI AD yang menjadi bagian dari konsep Minimum Essential Force (MEF), pengadaan Alutsista baru Arhanud pengganti Alutsista yang sudah tidak layak pakai serta modernisasi Alutsista lama yang masih bisa digunakan merupakan solusi yang tidak mungkin dihindari. Upaya pengadaan Alutsista baru Arhanud ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan NKRI dalam bentuk serangan udara atau pelanggaran wilayah udara nasional.

Rematerialisasi Alutsista Arhanud saat ini yang diperlukan adalah Rudal Hanud, karena memiliki teknologi tinggi serta dilengkapi dengan radar sehingga memiliki daya hancur dan akurasi yang maksimal untuk melaksanakan per lindungan objek vital dari ancaman udara.

Maka selain analisa kebutuhan di dasarkan pada capability based planning untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara, juga didasarkan pada threat based planning untuk mengantisipasi ancaman terpilih. Kehadiran Rudal Hanud dapat meningkatkan daya tangkal atau deterent effect dalam menjaga kedaulatan negara dari kemungkinan ancaman udara, khususnya terhadap objek vital (nasional dan militer), sumber energi dan objek lain yang menyangkut kepentingan nasional.


Adapun Rudal Hanud yang akan segera dimiliki Arhanud TNI AD saat ini meliputi:

a. Rudal Starstreak. Rudal Starstreak terdiri dari dua jenis yaitu Rudal Starstreak MMS (Multi Mission System)/Rapid Ranger dan Rudal Starstreak LML (Light weight Multiple Launcher)/ Rapid Rover dan didukung Radar SHIKRA. Daerah yang dilindungi (Coverage Area) Sista Hanud Rudal Starstreak dengan 12 unit peluncur rudal yang terdiri dari 4 unit MMS (Multi Mission System)/Rapid Ranger dan 8 unit LML (Lightweight Multiple Launcher)/Rapid Rover dapat melindungi wilayah seluas 373,063 km² sama dengan luas kota Surabaya (374,8 km²) atau separuh luas DKI Jakarta yang memiliki luas 740,3 km².

b. Rudal Mistral. Rudal Mistral terdiri dari dua jenis yaitu Rudal Mistral ATLAS (Advanced Twin Launcher Anti-Air Strike) dan Rudal Mistral MPCV (Multi-Purpose Combat Vehicle) dan didukung Radar MCP (Mistral Coordination Post). Daerah yang dapat dilindungi (Coverage Area) Rudal Mistral dengan 9 unit peluncur rudal, dapat melindungi wilayah seluas 210 km². Luas Coverage area Rudal Mistral sama dengan seluas Kota Bekasi yang memiliki luas wilayah 210,49 km².

Efektivitas pertahanan udara tergantung dari kualitas dan kuantitas Alutsista, integrasi, dukungan dan kemampuan operator. Sehingga diperlukan integrasi yang optimal antara komponen operasional, pendidikan dan latihan serta dukungan/pemeliharaan. Untuk itu, Pussenarhanud Kodiklat TNI AD terus berupaya mengoptimalkan komponen Diklat dengan memaksimalkan paket pelatihan dan alat instruksi dalam setiap program pengadaan Alutsista baru.

Untuk komponen pemeliharaan selain berupaya mendapatkan jaminan pemeliharaan yang maksimal, Pussenarhanud Kodiklat TNI AD juga berupaya mendapatkan peralatan dan kemampuan pemeliharaan tingkat 0 hingga II dalam setiap program pengadaan Alutsista baru. Pemeliharaan tingkat II dilakukan dengan mengoptimalkan peran Dohar Sista Arhanud yang berada di Kota Batu, Jawa Timur sebagai satuan pemeliharaan bagi seluruh Alutsista Arhanud TNI AD.

Dengan pemenuhan kebutuhan komponen satuan operasional, Diklat dan pemeliharaan secara optimal, diharapkan Arhanud TNI AD dapat melaksanakan tugas pokok yang dibebankan secara lebih optimal dan berkesinambungan. Demikian tulisan Pembangunan Kekuatan Pertahanan Darat Melalui Modernisasi Alutsista Arhanud TNI AD dibuat sehingga bermanfaat bagi para pembaca sekalian

Sumber: Jurnal Yudhagama
Penulis: Kolonel Arh Candra Wijaya MA, berikut ini biodatanya
kolonel-arh-chandra-wijaya-biodata

Advertisements

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan