AS Dikeroyok di DK PBB Soal Yerussalem Jadi Ibu Kota Israel

Banyak negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB melakukan perlawanan atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Aksi “keroyokan” itu terjadi dalam pertemuan darurat DK PBB hari Jumat waktu New York.

Delapan negara meminta pertemuan darurat digelar di markas besar PBB di New York saat orang-orang Palestina melakukan demonstrasi “Hari Kemarahan” di Tepi Barat, Yerusalem dan Jalur Gaza memprotes keputusan Trump.

Beberapa negara, termasuk Indonesia, mengecam keras langkah sepihak AS pada hari Rabu lalu.

Nickolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, mengatakan bahwa Yerusalem mungkin menjadi subjek yang paling emosional dan sulit di antara isu-isu dalam konflik Israel dan Palestina.

”PBB telah berulang kali menyatakan bahwa setiap keputusan sepihak yang berusaha mengubah karakter dan status Yerusalem atau yang dapat mengubah prinsip-prinsip lama ini dapat secara serius melemahkan usaha perdamaian saat ini dan mungkin berakibat di seluruh wilayah,” kata Mladenov.

Dia mengaku sangat prihatin tentang potensi risiko eskalasi kekerasan sebagai imbas dari keputusan AS. Mladenov mengatakan, dunia sedang berada pada momen kritis dalam sejarah konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama.

Secara lengkap, ini reaksi AS dan Israel serta perlawanan banyak negara di forum DK PBB, yang dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (9/12/2017).

Baca Juga:  Suriah Puji Peran Pasukan Udara Rusia Dalam Hadapi Pemberontak

Riyad Mansour, duta besar dan pengamat tetap Palestina di PBB, mengatakan bahwa administrasi Trump telah melanggar status hukum, politik dan sejarah Yerusalem serta hak-hak masyarakat Palestina dan aspirasi nasional yang sah.

”Pengumuman yang sangat disesalkan, telah meningkatkan ketegangan dan mempertaruhkan destabilisasi keseluruhan situasi yang mudah berubah ini,” kata Mansour.

“Keputusan AS seperti menghargai kekebalan hukum (impunitas) Israel,” ujarnya.
Keputusan AS tersebut, kat dia, tidak mengubah prinsip-prinsip hukum internasional dan resolusi PBB sebelumnya yang menyatakan bahwa Israel harus mengakhiri pendudukannya di Yerusalem Timur.

”Status Yerusalem tidak dapat diubah secara sepihak atau ditentukan oleh negara manapun dan keputusan AS ini harus dipertimbangkan kembali dan dibatalkan,” katanya.

Yordania, yang bertindak sebagai penjaga situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem, menyatakan bahwa pihaknya menolak keputusan AS sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.


”Kerajaan (Yordania) percaya bahwa setiap keputusan sepihak untuk membangun situasi baru di lapangan tidak berlaku lagi,” kata Sima Bahous, perwakilan Yordania di PBB.

Amr Abdellatif Aboulatta, duta besar Mesir di PBB, mengatakan bahwa Mesir mencela keputusan AS mengenai Yerusalem. ”Dapat memicu kemarahan di kalangan masyarakat Muslim dan Arab,” katanya.


”Keputusan sepihak seperti itu adalah pelanggaran legitimasi internasional dan karenanya tidak berdampak pada status hukum kota Yerusalem karena merupakan kota yang berada di bawah pendudukan,” kata Aboulatta.

Baca Juga:  Sistem Infrared Search & Track F18 Super Hornet

”Tidak diperbolehkan secara hukum untuk mengambil tindakan yang bisa mengubah status quo di kota (Yerusalem),” ujarnya.

Matthew Rycroft, duta besar Inggris di PBB, mengatakan bahwa kedutaan besar Inggris berada di Tel Aviv. ”Dan kami tidak memiliki rencana untuk memindahkannya,” ujarnya.

Dia mengatakan, Inggris berusaha untuk menegaskan kembali dukungan kuatnya untuk perundingan damai antara Israel dan Palestina, serta solusi dua negara.

 

 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan