Begini Alur Birokrasi Pembelian Sukhoi Su-35

Banyak yang gregetan soal lambatnya pembelian Sukhoi Su-35, kira-kira bagaimana sih alur birokrasinya?
Pertama yang harus difahamin, kewenangan pengusulan pengadaan senjata ada di tangan KSAU, KSAD dan KSAL, Panglima TNI justru sama sekali tidak dilibatkan. Ketiga Kepala Staff Matra TNI itu akan mengajukan pada Menteri Pertahanan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemhan), lalu akan melihat dan menyeleksi terlebih dahulu alutsista apa yang jadi prioritas dari kebutuhan yang diajukan Kepala Staff TNI.

Kepala Pusat Pengadaan Kementerian
Pertahanan (Kapusada Kemhan), Marsma TNI Budi Prasetyono menjelaskan, tahapan dalam
pengadaan alutsista berjenjang mulai dari Mabes TNI. Hal itu, katanya, sesuai dengan kebutuhan operasi dan spesifikasi teknis yang diinginkan oleh TNI sendiri sebagai pengguna.

“Jadi kalau pengadaan dari luar negeri contohnya pengadaan Sukhoi gitu ya, itu pertamanya ditanyakan dulu operation requerment-nya, kebutuhan operasinya apa. Misalnya saya ingin punya pesawat yang punya daya terbang 3 jam, terus jarak jangkau 500 kilometer radiusnya, terus lama terbangnya sekian jam, terus dia mampu terbang rendah dilengkapi dengan peralatan avionic yang canggih, terus radarnya bisa menjangkau sekian
ratus kilometer, nah baru dengan kebutuhan operasi ini implementasi dengan spektek,” kata
Budi kepada rilis.id, Selasa (2/1/2018).

Spektek itu, ungkap Budi, adalah yang bisa memenuhi kebutuhan operasi dari TNI. Setelah
itu, baru kemudian Mabes TNI
menyampaikannya ke Kemhan untuk
ditindaklanjuti.

Baca Juga:  Panglima TNI Terima Bintang Kehormatan Brunei

“Berjenjang melalui Mabes TNI, Kemhan, terus setelah itu dari Dirjen Renhan (Perencanaan Pertahanan) menyampaikan ke Bappenas untuk dicarikan anggarannya,” ujar Budi.


Dia mengungkapkan, pembahasan yang cukup alot kemudian dilakukan oleh Kemhan, Bappenas dan juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pembahasan itu diteruskan dengan mencantumkan pengadaan alutsista tersebut dalam daftar kegiatan.

“Di daftar kegiatan itu tentunya perlu waktu lama, itu setidaknya perlu waktu 1 tahun. Setelah kegiatan terbit, disampaikan ke Kemenkeu untuk diterbitkan penetapan sumber pembiayaan. Juga dibahas apakah ini kredit dari swasta asing atau lembaga penjamin kredit ekspor,” ungkapnya.

Sementara itu, seiring proses berjalan, panitia pengadaan Kemhan sendiri juga bergerak dari proses penyampaian dokumen administrasi. Mereka menyampaikan penjelasan untuk di-review spektek dan yang lainnya.

“Akhirnya mereka menyampaikan penawaran harga. Harganya sekian, terus spekteknya sekian, kita nego lagi. Dan prosesnya ada juga
yang kompetisi/tender ada juga yang penunjukan langsung,” lanjutnya.


Panitia pengadaan alutsista sendiri menyampaikan penjelasan terkait dengan unit yang tengah diproses tersebut. Nantinya, lanjut dia, penjelasan dari panitia pengadaan di-review oleh Sekjen dan Asrenum Kemhan, serta
sejumlah pejabat terkait dari TNI.

Mereka, lanjut Budi, melakukan review untuk memastikan kesesuaian unit alutsista yang akan dibeli. Selain itu, juga untuk melihat proses yang selama ini telah berjalan.

“Dicek di situ, kalau ada catatan disampaikan ke menteri bahwa ini pengadaan enggak benar. Jadi kami dari awal-awal sudah diaudit terlebih dahulu apakah benar, terus uangnya cukup, terus dapat apa, itu kita laporkan. Setelah itu baru setelah tanda tangan kontrak baru kita sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk dicarikan peminjam. Setelah itu juga perlu waktu juga kira-kira 6 bulan,” pungkasnya seperti dirilis oleh rilis.id

Baca Juga:  750 Prajurit TNI- AD Ikuti Pelatihan Raider di Pusdiklat Kopassus

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan