Begini Skema Barter Sukhoi Su-35 Dengan Karet dan Komoditas Lainya

Skema imbal beli ini mirip barter yang mewajibkan negara produsen senjata untuk membeli komoditas dari Indonesia. 

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/6/2016 tentang Ketentuan Imbal Beli Untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor sebagai landasan hukum untuk instrumen tersebut.

Skema imbal beli tersebut wajib dilaksanakan pada program pengadaan barang asal impor, seperti oleh Kementerian Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


Salah satu contoh rencana pengadaan barang oleh pemerintah dengan menerapkan skema imbal beli dan offset adalah pengadaan delapan unit pesawat tempur Sukhoi SU-35 senilai 1,14 miliar dolar AS. Dalam kesepakatan tersebut, skema imbal beli yang wajib dilakukan oleh pihak Rusia senilai 570 juta dolar AS.

Dalam proposal pembelian, Indonesia  menawarkan sebanyak 35 produk  kepada pihak Rusia untuk dibeli. Sejauh ini pihak Rusia sudah menyampaikan keinginan mereka untuk membeli karet alam.

Rata-rata impor karet alam Rusia pada 2011-2015 tercatat sebesar 11,5 juta dolar AS per tahun. Namun, dari rata-rata nilai impor tersebut, Indonesia sama sekali belum menjadi negara pemasok kebutuhan Negeri Beruang Merah tersebut.


Selain karet produk yang ditawarkan dalam skema imbal beli antara lain adalah produk manufaktur seperti produk kayu, produk kimia, peralatan konveksi, elektronik dan lainnya. Sementara untuk produk industri primer adalah logam mulia, kopi olahan, ikan olahan dan lain-lain, serta komoditi primer seperti udang, rumput laut, batu bara dan karet alam. “Mereka sudah menyampaikan keinginan untuk membeli karet alam kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk produk lain,” kata Nusa Eka.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir meminta pemerintah cermat dalam mengelola perdagangan luar negeri di tengah situasi ekonomi global yang belum membaik. Hafisz mengatakan salah satu yang perlu diperhatikan adalah perdagangan dengan menggunakan mata uang asing seperti dolar AS dan yuan Tiongkok.

“Apabila Indonesia menggunakan yuan sebagai alat tukar utama, tentu akan punya risiko. Sampai sejauh ini perekonomian China belum stabil, masih volatil,” katanya, sebagaimana disalin dari Antara. Ia mengharapkan pemerintah mengkaji dengan mendalam rencana tersebut.

Anggota DPR ini mengatakan, pemerintah masih memerlukan penggunaan mata uang asing lainnya dalam perdagangan luar negeri. “Dolar AS telah menjadi alat tukar utama dunia. Dunia menggunakan dolar AS disebabkan ekonomi Amerika yang relatif stabil. Dulu sempat ada wacana untuk menjadikan euro menjadi alat tukar utama. Tetapi sangat riskan menggunakan euro karena selain mata uang baru, euro juga relatif fragile karena rentan terhadap perpecahan,” katanya. Ia berkeyakinan dengan kajian yang tepat maka perdagangan luar negeri Indonesia akan menunjukkan angka yang membaik dari tahun ke tahun.

Advertisements

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan