Belanja Militer Australia Mencapai 100 Triliun Rupiah, Lebih Kecil dari TNI

Bom jenis Raytheon GBU-53/B Small Diameter jadi salah satu senjata yang dibeli Australia dari AS Twitter: Raytheon

Angkatan Pertahanan Australia (ADF) diklaim telah menghabiskan lebih dari 10 miliar dolar Australia atau senilai Rp 100 triliun, untuk membeli peralatan senjata dan militer dari Amerika Serikat dalam empat tahun terakhir. Hal ini terungkap dalam sebuah analisa pemerintah Australia.

Angka tersebut dimuat dalam laporan terbaru Australian National Audit Office (ANAO), yang telah memeriksa dan mengumpulkan data dari sejumlah kontrak pemerintah yang dipublikasikan antara 2012-13 dan 2016-17.

Penjualan Militer Asing atau Foreign Military Sales (FMS) dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yang memfasilitasi pengiriman peralatan senjata, perlengkapan militer dan militer dari AS yang sudah disetujui ke pemerintah-pemerintah negara lain.

“Angka tersebut jika dibandingkan dengan anggaran TNI masih lebih kecil, TNI sendiri tiap tahunya mendapat anggaran yang berkisar antara 105-110 triliun rupiah. Tahun 2016 (105 Trilliun) tahun 2017 (110Trilliun)”

Menurut ANAO, total pengeluaran Australia untuk FMS AS adalah 10,3 miliar dolar Australia dalam periode pelaporan empat tahun. Setengah dari jumlahnya masuk ke sektor informasi dan teknologi, kontrak broadcasting dan telekomunikasi, keperluan teknik, riset, dan kontrak-kontrak pelayanan berbasis teknologi. Pakar pertahanan berpendapat jumlah yang besar ini tidaklah mengejutkan sama sekali, mengingat adanya perubahan teknologi di dalam Angkatan Pertahanan Australia baru-baru ini.

Belanja Militer Australia Dari AS

  • Belanja militer termasuk persenjataan, teknologi dan informasi, serta kontrak-kontrak teknik

  • Pengamat pertahanan mengatakan besarnya belanja tidak mengejutkan mengingat adanya perubahan teknologi


  • Institut strategi kebijakan di Australia mengatakan ketergantungan militer pada perusahaan AS akan berlanjut.

“Kami telah membeli banyak sistem dari AS khususnya, karena kita sedang merekapitalisasi angkatan udara dan juga membeli senjata yang membantu mendukung operasi di Irak dan Suriah,” kata Andrew Davies dari Australian Strategic Policy Institute.

Sejak diluncurkannya White Paper di 2016, pemerintah Australia telah banyak mempromosikan komitmennya untuk menciptakan “industri pertahanan yang berdaulat” dan memaksimalkan konten industri Australia dalam kontrak-kontrak ADF.


Meskipun fokus pada industri lokal, Andrew percaya ADF akan terus bergantung pada penjualan militer asing, atau pembelian dari produk-produk yang sudah tersedia, atau off-the-shelf, dari Amerika Serikat.

“Selalu akan ada komponen pembelian ‘off-the-shelf’ dalam anggaran Pertahanan Australia, bahkan untuk hal-hal seperti kapal yang kita buat disini, tapi kita tetap membeli sistem senjata, sistem tempur, sensor, dan hal-hal semacam itu dari luar negeri ,” katanya.

“Tidak berarti bahwa kita membeli barang-barang yang tidak ada gunanya dalam industri Australia, semuanya saling melengkapi.”

Penjualan perlatan senjata terbaru yang telah disetujui untuk Australia mencakup kontrak senilai US$815 juta, senilai Rp 8,1 triliun untuk bom jenis “GBU-53/B Small Diameter dan sebuah kontrak untuk meningkatkan helikopter MH-60R Multi-Mission senilai 360 juta dolar AS atau senilai Rp 3,6 triliun.

Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS, yang mengelola penjualan peralatan senjata, berpendapat penjualan bom yang bisa diatur secara pasti sasarannya akan memperkuat kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika. Badan tersebut mengatakan penjualan senjata-senjata tersebut bisa membantu memperbaiki keamanan sekutu bukan anggota NATO yang terus menjadi kekuatan penting bagi stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Pasifik barat. (sumber: abc.net.au)

Baca Juga:  Korea Selatan Tolak Bayar Biaya Operasional Rudal THAAD

1 Komentar

Tinggalkan Balasan