Berdasarkan Masa Bhakti, Agus Yudhoyono Belum Boleh Pensiun Dini dari TNI 

Polemik pensiun dini Mayor Agus Harimurti Yudhoyono mengemuka. Berdasarkan aturan, Agus belum boleh pensiun dini tahun 2016 paling cepat 2018 baru boleh pensiun dini.

Agus Yudhoyono adalah Lulusan Akmil tahun 2000. Setiap perwira lulusan akmil harus ikatan dinas selama minimal 10 tahun. Berarti Agus baru bisa pensiun dini pada tahun 2010. 

Namun pertambahan ikatan dinas terjadi apabila yang bersangkutan disekolahkan keluar negeri berdasarkan biaya negara. 

Dan Agus kemudian mengambil gelar Master di bidang Strategic Studies di Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University (NTU), Singapura pada tahun 2006. Saat itu Agus punya masa ikatan dinas 4 tahun yang belum dijalani.

Dan pada Mei 2010, ia berhasil meraih gelar Master of Public Administration pada John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts AS.

Pada th 2012 sekolah staf dan komando ( sesko angkatan darat) di fort benning, Amerika Serikat.


Dari semua sekolah tersebut ikatan dinas Agus seharusnya bisa bertambah minimal 6 tahun atau lebih, artinya pada tahun ini belum bisa ajukan pensiun dini.  
Apabila seseorang ajukan pensiun dini maka harus melalui prosedur yg sangat ketat yg memakan waktu bertahun tahun.  Pada tahap akhir panglima TNI bisa menyetujui atau menolak,  kalau disetujui maka ybs bisa pensiun pada minimal tahun 2018 dan apabila tidak disetujui maka Agus Yudhoyono tetap menjadi perwira aktif dan pencalonan Gubernurnya gagal.

Baca Juga:  TNI dan Polri Tembak Mati 6 Terduga Teroris di Tuban

Tidak pernah ada persetujuan atasan dalam hitungan hari atau minggu soal pensiun dini, karena SOP dalam TNI didasarkan pada karna aturan dasar yang baku.

Adapun pengecualian yg bisa diambil oleh atasan adalah:

1. Kebutuhan mendesak organisasi.
2. Kebutuhan untuk keselamatan bangsa dan negara.

Seseorang dinyatakan sebagai prajurit TNI apabila sudah turun skep yg ditandatangani presiden begitu juga sebaliknya. Apabila belum ada skep pensiun maka yang bersangkutan masih tetap anggota TNI dan tidak boleh berpolitik.

Saat seorang Warga Negara menjadi prajurit, maka dia adalah asset dan milik negara bukan asset partai politik manapun.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan