BPK Tidak Mau Buka Audit Pembelian Helikopter AW 101 Yang Penuh Misteri

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadikan hasil audit pengadaan Helikopter Aguesta Westland (AW) 101, yang sempat bermasalah karena diduga merugikan negara hingga Rp 220 miliar, sebagai hal yang tidak untuk dikonsumsi publik. Hal tersebut ditegaskan Pimpinan BPK Agung Firman Sampurna usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemhan tahun 2018, di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6).

Kami kebetulan memang telah secara khusus memeriksa AW 101 sebagai bagian dari pengadaan alutsista yang dilakukan TNI. Tapi sifatnya untuk tujuan tertentu. Jadi perspektif BPK berdasar standarisasi sendiri, soal pengadaam alutsista itu bukan bagian yang dimasukkan sebagai keterbukaan informasi publik,” kata Agung.

Pria berkacamata itu menegaskan, semua hal yang terkait barang dan jasa pemerintah sudah barang tentu diterapkan ketentuan perundang-undangan. Termasuk soal pengadaan alutsista yang merupakan bagian dari informasi tentang pertahanan. Baik itu segi jumlah, jenis dan penempatannya bukan ranah publik.

Jadi kalau ada masalah, pastinya masalah itu sudah kita lakukan langkah-langkah. Soal apa saja langkah-langkah itu? BPK cukup ketat soal ini. Kita mengecualikan aspek pengadaan alutsista (AW 101) itu sesuatu yang dikecualikan dari informasi Publik,” ujarnya.


Sekadar informasi, dugaan adanya korupsi dalam proyek pembelian Heli AW-101 sebelumnya diumumkan langsung mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Mei 2017. Kala itu Gatot mengatakan bahwa lembaganya dan KPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 220 miliar dalam proyek tersebut.

Baca Juga:  Yonko 466 Paskhas Melaksanakan Latihan Rappeling

Tiga pejabat TNI bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penetapan ketiga tersangka itu, menurut Gatot, adalah hasil penyidikan dengan KPK selama tiga bulan terakhir. Nilai pengadaan helikopter itu sendiri mencapai Rp 738 miliar. “Kami sudah dapat info awal bahwa ada penggelembungan harga sekitar Rp 220 miliar. Berarti pembelian helikopter ini bukan baru,” kata Gatot kala itu.


Sumber : RMOL

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan