Dituduh Kudeta, 20 Pangeran Arab Saudi Ditangkap

20 pangeran di Kerajaan Arab Saudi dilaporkan ditangkap dalam “operasi pembersihan” karena dicurigai merencanakan kudeta pada Raja Salman dan Putra Mahkota, pada Minggu 8/03/2020.

Kerajaan, sampai hari ini belum mengonfirmasi laporan penangkapan massal tersebut. Namun isu tersebut telah berkembang Global saat para anggota keluarga oangeran yang ditangkap mengunggah kejadian itu di media sosial dan meminta perhatian dunia untuk keadilan atas tuduhan yang palsu.

Dari 20 pangeran yang dilaporkan ditangkap dan ditahan, dua di antaranya adalah adik Raja Salman; Pangeran Ahmed bin Abdulaziz dan mantan putra mahkota; Mohammed bin Nayef. Penangkapan dimulai hari Jumat pekan lalu. Namun, laporan lain menyebut dua pangeran yang belum diketahui namanya telah dibebaskan pada Minggu malam.

Setelah naik tahta, Raja Salman bin Abdul Aziz melakukan langkah kontroversial dengan menghapus wasiat Raja Abdul Aziz bin Saud, pendiri kerajaan, soal penerus tahta. Dalam wasiat tersebut, pengganti raja haruslah anak dari Raja Abdul Aziz, jika tidak ada baru dari generasi cucu-nya.

Secara konstitusi, Putra Mahkota harusnya Pangeran Mohammad Nayef bin Abadul Aziz yang berusia 60tahun, Cucu tertua Raja Abdul Aziz. Namun Raja Salman beralasan bahwa kerajaan harus dipimpin anak muda di masa mendatang. Makanya dia melantik anaknya sendiri sebagai Putra Mahkota, Muhammad bin Salman.

Muhammad bin Salman selama ini dipandang sebagai penguasa de facto Saudi, yang mengendalikan semua lengan utama pemerintah dari pertahanan hingga ekonomi.

Baca Juga:  Filipina Incar Kapal Selam Scorpene Perancis

Para pejabat mengatakan Raja Salman sendiri telah menandatangani surat perintah penangkapan, termasuk terhadap adiknya; Pangeran Ahmed. Tindakan Raja Salman ini merupakan langkah yang tidak biasa.

Pangeran Ahmed dan Mohammed bin Nayef selama ini dipandang sebagai salah satu penghalang bagi MbS untuk naik takhta.

MbS beberapa tahun lalu juga memimpin “operasi pembersihan” terhadap para pebisnis dan para pangeran dalam apa yang oleh kerajaan disebut sebagai operasi anti-korupsi.