DPR Beri Sinyal TNI Akan Semakin Aktif Memburu Teroris

Prestasi TNI menewaskan Santoso, teroris yang paling dicari di hutan Poso mendapat apresiasi dari DPR. Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra menyebut pelibatan unsur militer dalam operasi penanggulangan terorisme dibutuhkan untuk membantu kinerja aparat Kepolisian.

Hal itu diungkapkannya terkait tewasnya dua teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang salah satunya merupakan Abu Wardah alias Santoso, oleh tim gabungan Satgas Operasi Tinombala di Poso Senin (18/7).

“Ini satu gambaran bagaimana prospek undang-undang membutuhkan operasi gabungan dalam penanggulangan terorisme,” ujar Supiadin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/7).

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini menilai hasil perburuan dengan tim gabungan antara unsur TNI dan Polri dalam operasi antiteror akan mendapatkan hasil lebih cepat.

Menurutnya, pasukan TNI memiliki spesifikasi atau kemampuan khusus saat menjalankan operasi militer, khususnya dalam kondisi geografis hutan belantara seperti di Poso.

“Kendalanya selama ini karena Polri secara teknis tidak dilatih perang di hutan. Tapi TNI spesifikasinya perang di hutan,” ujar Supiadin.

Pelibatan TNI dalam operasi antiteror tertuang dalam draf revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diajukan pemerintah dan kini tengah dibahas parlemen.

Pada draf Pasal 43 B ayat (1) disebutkan, kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh Polri, TNI, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.

Baca Juga:  CHE 2017: Tiongkok Pamerkan Helikopter Tempur Z-19 Versi Baru

Sementara itu, pada ayat (2) disebutkan, peran TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Polri. Pelibatan TNI yang tertuang dalam pasal ini pun hingga kini masih didebatkan oleh sejumlah pihak.

Meski demikian, menurut Supiadin, terorisme tidak hanya persoalan tindak pidana, yang berkaitan dengan ranah hukum. Namun, terorisme menurutnya, juga menyangkut segala aspek termasuk ideologi, ekonomi, politik dan geografi.


Karenanya, pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme tidak akan bersentuhan pada proses hukum, melainkan hanya sebatas dalam penindakan.

Nantinya, Supiadin menambahkan, pelibatan TNI akan disesuaikan dengan spesifikasi atau kebutuhan sasaran. Selain itu, konteks keamanan negara secara luas juga menjadi alasan pelibatan TNI dalam operasi antiteror. Ia mencontohkan, jika operasi antiteror dilakukan di wilayah laut atau udara, maka militer paling memungkinkan menjadi leading sector dalam penanggulangan terorisme.


Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar sebelumnya menyampaikan bahwa tim gabungan personel TNI dan Polri tersebut akan tetap bertugas untuk menuntaskan dan mengantisipasi berkembangnya kelompok teroris di wilayah Poso.

“Masih ada belasan orang lagi yang pernah beraktivitas dengan Santoso, termasuk tiga yang melarikan diri kemarin. Meski itu (jenazah) Santoso atau bukan, operasi Tinombala tetap dilanjutkan,” ucap Boy saat memberikan keterangan pers di kantornya, kemarin.

Dia menerangkan Satgas Tinombala tidak hanya dibentuk untuk memburu Santoso semata. Tim tersebut bertugas untuk membersihkan seluruh jaringan Mujahidin Indonesia Timur hingga ke akar-akarnya.

Baca Juga:  Beberapa Proyek Senjata Masa Depan Rusia

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan