DPR Sarankan TNI Punya Nuklir

Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon Berharap Saya ke depan Presiden Jokowi memprioritaskan kekuatan TNI dengan alat utama sistem persenjataan (Alusista) yang canggih dan prajurit yang sejahtera.

Hal itu ia sampaikan forum legislasi ‘Quo Vadis TNI’ di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Dia menyontohkan bagaimana segannya Presiden AS Donald Trump terhadap Presiden Korea Utara, Kim Jong Un, dalam pertemuan di Vietnam pada 28 Februari 2019 lalu. Meski pertemuan itu tanpa hasil, tapi Donald Trump tetap datang dan hormat pada Kim Jong Un.

“Itu karena Korea Utara memiliki kekuatan nuklir. Kita ingin TNI mempunyai kekuatan nuklir. Tapi, dari beberapa kali uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di DPR, tak ada satu pun yang mempunyai program kekuatan nuklir itu,” tandasnya.

Gambar Ilustrasi: Hwangsong-15 Senjata Rudal Nuklir Korut

Karena itu Effendi berharap, kalau Presiden Jokowi jika terpilih lagi bisa merealisasikan program kekuatan militer tersebut. Apalagi, sebelumnya akan mengalokasikan anggaran dari PDB sebesar 1,5 persen atau sekitar Rp 270 triliyun, jika pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

“Setidaknya itu sudah 25 persennya dari anggaran militer China. Sehingga TNI bisa kuat dan kesejahteraan prajurit terpenuhi. Untuk itu pula agar tak ada lagi TNI yang melakukan kegiatan komersial pengelolaan limbah dan sebagainya,” terangnya.

Hanya saja ideal dan setara dengan kekuatan militer dunia. Karena itu dibutuhkan politicall pemerintah dan berani membuat persenjataan nuklir.

Baca Juga:  Marinir TNI dan Amerika Latihan Evakuasi Laut

“Kita ingin posisi TNI itu ideal dan setara dengan kekuatan militer dunia. Karena itu dibutuhkan politicall pemerintah dan berani membuat persenjataan nuklir,” pungkasnya.

Namun, hal ini menjadi dilematisnya kata Effendi, karena pengelolaan keuangan TNI saat ini harus diperbaiki dan transparan.


Sebab, sejak tahun 2009 hingga 2017 laporan keuangan TNI menurut BPK masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), belum WTP (wajar tanpa pengecualian). Bahkan masih disclaimer (opini tidak menyatakan pendapat) yang nilainya ada yang Rp 8,7 triliun.


Sumber: rri.co.id

4 Komentar

  1. Memang semudah itu kah? Perlu keberanian, patriotisme, pantang menyerah dan niat yang kuat dari pucuk2 pimpinan. Tanpa modal awal itu semua, nggak usah mimpi….Ingat, bnyk telik sandi asing berkeliaran di negeri ini. Perang proxy msh jalan terus.

Tinggalkan Balasan