Indonesia Gagal Lagi Bayar Iuran Patungan Pesawat Tempur KFX/IFX

Diberitakan Yonhap (7/10/2019) Indonesia menunggak kewajiban pembayaran untuk proyek bersama dengan Korea Selatan untuk mengembangkan jet tempur generasi berikutnya, dengan alasan masalah keuangan, data oleh agen pengadaan senjata menunjukkan Senin.

Indonesia adalah mitra untuk proyek KF-X Korea Selatan untuk mengembangkan pesawat tempur dalam negeri dalam upaya untuk pengadaan pesawat tempur untuk angkatan udara sendiri dan meningkatkan industri dirgantara. Negara itu sepakat untuk menanggung 20 persen dari biaya pengembangan proyek 8,8 triliun won (US $ 7,36 miliar).

Tetapi negara Asia Tenggara itu gagal membayar 301 miliar won yang seharusnya dibayar pada akhir September, menurut data oleh Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA). Sejauh ini, ia telah membayar 272,2 miliar won.


“Mengikuti permintaan presiden Indonesia pada 2018 untuk pembicaraan tentang pembayaran, Korea Selatan membentuk badan konsultansi pan-pemerintah dan telah mengadakan diskusi tingkat kerja dengan Jakarta,” kata DAPA, mencatat bahwa kedua pihak telah bertemu empat kali sejauh ini. tahun ini.

“Meskipun terdapat keterlambatan pembayaran, pihak Indonesia terus mengirim para penelitinya ke Korea Selatan untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan,” kata Kim Joong-ro dari oposisi kecil Partai Bareunmirae mengatakan selama audit parlemen ke dalam pemerintahan, menyuarakan keprihatinan tentang kebocoran teknologi.

Pada Juli, 114 insinyur Indonesia dikirim ke Korea Selatan untuk bekerja dengan Korea Aerospace Industries Co. (KAI), satu-satunya pabrikan pesawat terbang negara itu, untuk merancang dan membuat prototipe pesawat tempur, menurut pejabat DAPA.

Baca Juga:  Koarmabar Siap Dukung Program Kali Bersih Pemprov DKI Jakarta

Bulan lalu, DAPA mengonfirmasi bahwa desain untuk jet tempur memenuhi semua persyaratan militer, yang memungkinkan proyek untuk melanjutkan ke tahap berikutnya membangun prototipe.

Prototipe akan siap pada paruh pertama 2021, dan agensi sedang mengincar 2026 untuk penyelesaian pembangunan, yang dimulai pada 2016, menurut DAPA.

Sumber: world defense Zone

4 Komentar

  1. sudah di duga, birokrasi berbelit, proses anggaran yg panjang tidak punya SOP anggaran yang baik, tidak ada upaya yg signifikan utk membenahi proses anggaran spy cepat & akuntable
    proyek pengadaan alutsista saat ini lebih buruk dari sebelum nya, kasian TNI yg sangat membutuhkan modernisasi

Tinggalkan Balasan