Indonesia Telat Bayar Cicilan Proyek Pesawat Tempur Bareng Korsel KF-X/IF-X

Anggota Parlemen korsel Kim Jong-dae dari Partai Keadilan, anggota Komite Pertahanan Majelis Nasional, mengatakan bahwa perusahaan pertahanan negara yang dikelola PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang ikut joinan dalam proyek tersebut, belum membayar sisa kewajiban tahun ini yang tersisa sebesar 138,9 miliar ($ 124,5 juta) ke Seoul pada akhir Oktober, berdasarkan dokumen dari Defense Acquisition Program Administration (DAPA).

“Jika Indonesia tidak membayar tepat waktu, Korea Aerospace Industries (KAI) harus menanggung beban sebesar 40 persen dari biaya pengembangan,” kata Kim. “Ditambah dengan masalah perusahaan saat ini yang kekurangan dana, bisa menyebabkan proyek ini terlambat”

KAI adalah satu-satunya produsen pesawat terbang yang menandatangani kontrak KF-X dengan DAPA.

Seoul meluncurkan proyek KF-X pada tahun 2015 untuk membangun pesawat tempur 4.5 generasi sendiri untuk menggantikan armada penuaan Air Force F-4s dan F-5s tahun 2026.

PTDI dari Indonesia menandatangani sebuah perjanjian dengan KAI pada bulan Januari 2016 sampai 20 persen dari biaya dalam pengembangan program, sementara KAI membayar 20 persen dan pemerintah Korea Selatan membayar 60 persen sisanya dari 7,5 triliun won untuk program tersebut.


“Karena bentuk kesepakatan, KAI menghadapi krisis likuiditas karena pembayaran dari PTDI tertunda,” kata Kim.

KAI dilaporkan dalam krisis likuiditas di tengah tuduhan korupsi terhadap mantan manajemennya. Menurut sebuah audit pemerintah, obligasi korporasi senilai 600 miliar won dan 290 miliar won di surat kabar perusahaan akan berakhir pada akhir tahun ini. Sebuah laporan internal mengatakan KAI adalah 630 miliar won untuk pengeluaran yang diproyeksikan tahun ini karena kekurangan uang tunai dan pembayaran pinjaman yang diperlukan.

Baca Juga:  Roket Balistik R-Han 122 Jatuh di Bogor?

“Waktu pembiayaan yang tepat sangat penting dalam proyek Litbang yang memerlukan teknologi mutakhir. Tanpa tindakan khusus untuk penundaan pembayaran, proyek KF-X dapat ditangguhkan,” kata anggota parlemen, yang meminta pemerintah tindakan.
Mulai April 2016, Indonesia setuju untuk membayar 1 persen biaya program setiap tahunnya, dengan kontribusinya naik di atas 2 persen dari tahun 2017 dan seterusnya. Secara keseluruhan, negara Asia Tenggara seharusnya membayar 1,6 triliun won ($ 1,33 miliar) ke dalam program KF-X.


Pada 2017, pemerintah Indonesia harus membayar 184 miliar won namun hanya membayar 45,2 miliar won dari 92 miliar won pada paruh pertama tahun ini.

Kim menuduh DAPA telah meremehkan kekhawatiran atas penundaan pembayaran tersebut.

Dia menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah secara resmi mengungkapkan kesulitannya untuk membayar 138,9 miliar won pada akhir September setelah gagal memasukkan uang ke dalam anggaran yang telah selesai pada bulan Agustus.

Namun DAPA membantahnya, dengan mengatakan bahwa pihaknya melakukan koordinasi erat dengan pemerintah Indonesia untuk pembayaran yang harus dilakukan pada bulan Oktober.

DAPA mengatakan bahwa isu tersebut akan menjadi agenda pertemuan puncak antara para pemimpin Korea Selatan dan Indonesia. Presiden Jae-in dijadwalkan akan memulai lawatan delapan hari ke Asia Tenggara, 8 November.

sumber :koreatimes.co.kr / FB IMPN Indonesia Military Pictures n News

Advertisements

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan