Kopassus Siap Diterjunkan Berantas Teroris

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat menunggu momentum diterjunkan memberantas teroris di Indonesia.

Jalan kian terbuka, karena Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah menyetujui pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme.

“(Pelibatan Kopassus dalam memberantas
teroris) melekat karena bunyi UU-nya seperti itu. Hanya menunggu momentum (diterjunkan),” kata Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn)Moeldoko, saat menghadiri hari ulang tahun ke-66 Kopassus, di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta, Sabtu, 7 April 2018.

Maka dari itu, kata Moeldoko, Kopassus tak pernah putus berlatih penanggulangan teroris. Ketika negara memanggil, dalam kondisi intensitas konflik yang sangat tinggi pun, Kopassus bisa langsung bergerak.

“TNI pasti hadir dalam setiap upaya
penanggulangan terorisme. Untuk itu Kopassus selalu hadir dalam latihan. Terus latihan,” kata mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko juga optimistis persenjataan yang dimiliki TNI AD sudah amat mumpuni untuk tugas pemberantasan teroris. Menurutnya, industri senjata nasional dan swasta atau swasta nasional sudah mampu membuat senjata yang andal.

“Khusus untuk senjata berpresisi tinggi, kita masih memerlukan bantuan impor. Tapi untuk lokal hampir sepenuhnya bisa dipenuhi,” katanya.


Menanggapi milad ke-66 Kopassus, Moeldoko berharap tetap bersama rakyat. “Karena sehebat apa pun, Kopassus tetap harus dapat dukungan dari rakyat. Doktrin TNI yaitu ‘Bersama Rakyat TNI Kuat’, dan ini bagian dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta,” katanya.

Baca Juga:  Penerbang TNI AL dan US Navy Menggelar Aviation Symposium

Pada September 2017, seluruh fraksi di DPR dan pemerintah telah menyepakati ketentuan mengenai pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Pelibatan TNI tidak lagi berstatus BKO (bawah kendali operasi). Artinya, TNI akan selalu dilibatkan dalam setiap upaya pemberantasan terorisme di Tanah Air.

“Di UU Terorisme yang baru, kami pastikan TNI terlibat dan bukan hanya BKO,” jelas Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) Muhammad Syafi’i seusai beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.

Syafi’i menjelaskan, dengan adanya ketentuan tersebut, leading sector dalam upaya pemberantasan terorisme akan dipegang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

BNPT akan mengoordinasikan seluruh
kementerian dan lembaga terkait
pemberantasan terorisme.
(metrotvnews)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan