Kudeta Militer Sudan, 7 Tewas Ratusan Pendemo Luka-luka

Demonstrasi Kudeta Sudan

Militer Sudan melakukan kudeta pada Senin (25/10/2021) untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan peralihan sipil. Kudeta ini disambut demonstrasi besar-besaran masyarakat Sudan yang menolak kembalinya militer dalam pemerintahan. Pihak militer meredam demonstrasi dengan keras, dilaporkan 7 warga tewas dan ratusan lainya luka-luka.

Kudeta dilakukan oleh Jenderal Abddel Fattah al-Burhan yang membubarkan Dewan Berdaulat, yang anggotanya berasal dari kalangan militer dan sipil. Dewan ini dibentuk setelah Presiden Omar Al-Bashir digulingkan oleh demonstran menuntut perubahan pemerintahan yang lebih demokratis.

Setelah kudeta, Jenderal Burhan menyatakan negara dalam keadaan darurat dan mengatakan angkatan bersenjata perlu menjaga keselamatan dan keamanan.
Ia berjanji bahwa pemilihan umum akan diselenggarakan pada Juli 2023 dan kekuasaan nantinya akan diserahkan kepada pemerintahan sipil terpilih.

Klaim Jenderal ini dibantah oleh Pemerintahan Sipil yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdullah Hamdok. Melalui Kementrian Informasinya di Facebook, dia mengatakan di Facebook bahwa penentuan status negara dalam keadaan bahaya menurut UU peralihan hanya boleh dilakukan oleh perdana menteri.

Karena itu, mereka menilai tindakan militer tersebut merupakan aksi kejahatan karena Hamdok masih merupakan pemimpin yang sah.

Hamdok adalah ahli ekonomi yang juga mantan pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dia ditangkap dan dibawa ke sebuah lokasi yang tak diungkapkan karena menolak mengeluarkan pernyataan mendukung pengambilalihan kekuasaan.

Kementerian Informasi mendesak semua pihak untuk melakukan perlawanan dan mengatakan ribuan orang sudah turun ke jalan untuk memprotes kudeta tersebut. Para karyawan bank sentral juga mengumumkan akan mogok kerja sebagai protes terhadap kudeta.

Baca Juga:  Baru 2 Hari Berlayar, Kapal Destroyer HMS Duncan (D-37) Inggris Mogok

Kementerian Informasi menyebutkan bahwa pasukan militer telah menahan para anggota Dewan Berdaulat serta para pejabat pemerintah.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan