Menhan : Heli VVIP Saya Ikut Arahan Presiden

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacuddu menegaskan bahwa pembelian helikopter VVIP sudah ada dalam rencana strategis khususnya TNI Angkatan Udara dan akan mengikuti sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Tapi sebagai pembantu Presiden, saya ikut dan loyal pada arahan dan harapan Presiden yang juga Panglima Tertinggi TNI. Karena beliau juga yang akan menggunakan helikopter dalam menunjang semangat kerja beliau yang turun langsung melihat progres pembangunan di daerah. Kemenhan hanya bisa memberikan pertimbangan,” kata Menhan dalam pembicaraan melalui sambungan telepon Selasa malam.

Ia mengatakan sesuai arahan Presiden bahwa perencanaan dan pengadaan alutsita diputuskan oleh Kementerian Pertahanan. Perdebatan soal jenis helikopter VVIP yang dibeli pada akhirnya harus melewati proses TEP (Tim Evaluasi Pengadaan) di Kemenhan yang saya pimpin.

“Kita dengarkan masukan dan pertimbangan semua pihak. Ini kan masih tahun depan,” katanya.


Apalagi helikopter ini menyangkut penggunaannya untuk kepala negara dan tamu VVIP lainnya, jelas semua aspek (keselamatan, fleksibilitas, kenyamanan) kita pertimbangkan, bukan sekedar buatan luar negeri atau dalam negeri.

Menhan mengungkapkan bahwa kebutuhan helikopter bukan hanya helikopter VVIP saja, tapi juga kebutuhan heli serbu dan heli angkut berat. Ia menegaskan masih memberikan ruang buat semua pihak baik dalam negeri ataupun luar negeri yang ingin berpastisipasi masih terbuka luas.

“Fokus kami saat ini menunggu pengesahan Blue Book Khusus dan kajian dari Bappenas atas usulan PLN / PDN yang kami ajukan. Mudah-mudahkan segera diputuskan Bappenas agar 2016 bisa dilakukan pengadaan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dan mengawal kedaulatan NKRI,” kata mantan KSAD ini.

Baca Juga:  Kado HUT Ke-74 TNI, Satgas Yonif MR 411/PDW Kostrad Bagikan Seragam Di Sekolah Perbatasan

Kontroversi pembelian pesawat helikopter VVIP yang akan dipergunakan Presiden Jokowi maupun Wapres Jusuf Kalla dalam kunjungan-kunjungan di masa datang telah menimbulkan perbedaan pendapat antara PT Dirgantara Indonesia, Komisi 1 DPR RI dan TNI Angkatan Udara.

Kepala Staf TNI AU Agus Supriatna menginginkan pembelian helikopter VVIP Agusta AW101 buatan Inggris dan Italia, tapi dilain pihak PT Dirgantara Indonesia (DI) bersikukuh agar Kementerian Pertahanan membeli helikopter buatan kerjasama anak bangsa PT.DI dengan Airbus.

Presiden Jokowi sendiri dalam sebuah kesempatan mengungkapkan bahwa penggunaan helikopter dalam kegiatan beliau hanya 1-2 kali dalam sebulan.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan