Menhan Tolak Usul Wajib Militer dari BPK

Wajib militer diusulkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Namun usul tersebut ditolak oleh Menteri Pertahanan (Menhan) karena lebih menekankan kepada penguatan pemahaman terhadap bela negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota BPK Agung Firman Sampurna saat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemenhan dan TNI tahun 2018.

Menurut Agung, selain berperan dalam operasi militer perang, latihan, persiapan dan pengadaan alutsista dan sebagainya, Kemenhan perlu menerapkan program wajib militer. Seperti yang dilakukan oleh semua negara maju di dunia.

“Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju yang ada di dunia,” kata Agung di Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Agung menilai program wajib militer adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan bela negara. Menurutnya dengan adanya wajib mililiter Indonesia akan menjadi negara yang kuat.

“Sudah waktunya bagi kita meningkatkan program pendidikan bela negara kita menjadi lebih terstruktur yang lebih sistematis dan lebih masif yaitu dengan wajib militer,” kata dia.

Sementara itu, Ryamizard menolak usulan anggota BPK itu. Menurutnya, Kemenhan, belum saatnya untuk membentuk program wajib militer.


“Nggak mudah itu ya, itu salah satu wacana dari anak bangsa boleh-saja saja, tapi dari Kemenhan belum memikirkan itu dulu,” kata Ryamizard menanggapi usulan BPK.

Baca Juga:  Molor Lagi, Kontrak Pembelian Sukhoi Su-35 Baru Akan Dibuat

Ryamizard menilai saat ini yang dibutuhkan adalah penguatan terhadap bela negara. Penting untuk menjadikan Pancasila dan UUD dasar 1945 sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ryamizard hal itu perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara.


“Kita masih berpatokan kepada bela negara, kalau bela negara itu bagaimana jiwa, pemikiran kita ini tidak berubah, yaitu NKRI dengan dasarnya Pancasila dan UUD 1945 itu yang dipatrikan terus di dada, benak, terutama prajurit, kemudian rakyat karena perang kita adalah perang mindset,” kata dia.

Sumber : detik

2 Komentar

  1. pak Menhan coba tanya anak skr banyak yg hapal pancasila & uud 45 gk? Gimana mau bela negara klo nasionalisme sdh kalah oleh medsos dan gadget. Coba liat brp bnyk sekolah yg masih melakukan upacara bendera, pelajaran PMP, PPKN, bahkan pelajaran sejarah saja mungkin sdh tidak ada dalam kurikulum, sedih sekali generasi saat ini klo tidak tau sejarah bangsa nya. Malah muncul ide gila memasukan EA Sport (games online) ke kurikulum…..

    • Menyedihkan sekali…mungkin sdh waktunya ada wamil…agar menjadikan pondasi anak&cucu2 kita punya dasar yg kuat untuk bela negara & punya rasa lebih patriotisme..

Tinggalkan Balasan