Menlu China: Terima Atau Tidak, Laut Natuna Utara Hak Kami

Pemerintah Indonesia pada tahun 2018 telah meresmikan penggantian nama wilayah laut ZEE di wilayah Laut China Selatan dengan nama Laut Natuna Utara. Tujuanya untuk legitimasi dan melindungi hak wilayah itu dari serobotan China.

China sendiri mengklaim wilayah Laut Natuna Utara melalui sembilan garis yang diakuinya sebagai wilayah nelayan China sejak masa Dinasti Ming. Yang disebut dengan “Nine Dash Line”

Silang pendapat China dan Indonesia tentang klaim perairan Laut Natuna belum selesai. Setelah Indonesia menegaskan klaim China bertentangan dengan hukum internasional yang sah, China tetap menganggap perairan Laut Natuna bagian dari negaranya.

Indonesia berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pada 2016, pengadilan internasional tentang Laut China Selatan menyatakan klaim 9 Garis Putus-putus sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu tidak mempunyai dasar historis.

Lalu, apa kata China?

Juru Bicara Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Geng Shuang (Dok. Situs Kemlu RRC)

“Pihak China secara tegas menentang negara mana pun, organisasi, atau individu yang menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugikan kepentingan China,” kata juru bicara Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Geng Shuang, dalam keterangan pers reguler, 2 Januari 2020, dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri RRC, Jumat (3/1/2020).

Geng berbicara menanggapi keterangan Kemlu RI pada Selasa (1/1) kemarin. Indonesia menyatakan klaim China terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak punya dasar yang sah dan tak diakui UNCLOS. Indonesia menegaskan bahwa klaim 9 Garis Putus-putus dari China telah dimentahkan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa Filipina vs China (South China Sea Tribunal 2016).

Baca Juga:  Nasib Kapal Induk Thailand (CVH 911)

“Saya menjelaskan posisi China dan dalil-dalil isu tentang Laut China Selatan sehari sebelum kemarin dan tak ada gunanya saya mengulangi lagi,” kata Geng dalam keterangan pers tertulis berbentuk tanya-jawab itu.

“Saya ingin menegaskan bahwa posisi dan dalil-dalil China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerima atau tidak, itu tak akan mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan kepentingan di perairan terkait (relevant waters). Yang disebut sebagai keputusan arbitrase Laut China Selatan itu ilegal dan tidak berkekuatan hukum, dan kami telah lama menjelaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui itu,” tutur Geng.

12 Komentar

  1. masih mau pake produk china?… tp faktanya hampir semua yg ada produk dr china.. diam2 indonesia ini sdh dijajah… bahkan jarumpun made in china… indonesia, where are you??

  2. China pakai hukum pokoknya, unt melawan hukum pokoknya, ya harus bermain gila juga, pokoknya ZEE tabrak pakai kapal, hukum samin harus dilawan samin juga, berani tdk menhan n presiden nya?

1 Trackback / Pingback

  1. Tiongkok makin berulah di Laut Natuna. Ada apa sebenarnya? – VIYOO'S TALK

Tinggalkan Balasan