Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Keluhkan Kewenangannya Dipangkas

Peraturan Menteri Pertahanan (Menhan) Nomor 28 Tahun 2015 dikeluhkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pasalnya, dengan Peraturan Menhan itu, Gatot tidak bisa menjalankan kewajibannya membuat dokumen rencana anggaran jangka panjang, menengah, hingga pendek, baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara.

Keluhan itu disampaikan Gatot Nurmantyo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR hari ini, yang juga menghadirkan Menhan Ryamizard Ryacudu‎.

“Begitu muncul peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015, kewenangan saya tidak ada. Sekarang tidak ada Pak,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Dengan adanya Peraturan Menhan itu, Panglima TNI menjadi sulit bertanggung jawab dalam pengendalian terhadap tujuan, sasaran penggunaan anggaran TNI termasuk angkatan. Pasalnya, tanggung jawab itu dilimpahkan langsung ke Kemhan.

“Tidak melalui Panglima TNI dan ini merupakan pelanggaran hirarki karena kami tidak melalui angkatan dan kami hanya menjelaskan belanja barang markas besar TNI dengan jajaran operasional saja,” katanya yang duduk di samping Ryamizard itu.

Adapun TNI di bawah koordinasi Kemhan. Namun dia berpendapat, TNI bukan bagian dari unit operasional semata. Dijelaskan Gatot, TNI, terdiri dari Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat di bawah pimpinan Panglima TNI.

Gatot berpendapat, keluhan itu seharusnya dibuka pada tahun 2015-2016 lalu. Namun, dirinya baru ingin menyampaikannya saat ini, mengingat masa kepemimpinannya bakal berakhir.

“Saya buka ini untuk merpersiapkan adik-adik saya. Karena saya mungkin besok bisa diganti, paling lambat bulan Maret 2018, saya harus diganti,” imbuhnya. Gatot memahami bahwa keluhannya itu kurang berkenan bagi Ryamizard Ryacudu.


Namun, agar Panglima TNI berikutnya benar-benar dapat mengontrol dari atas sampai ke bawah, termasuk dari segi anggaran, maka persoalannya itu diungkapkannya.‎


“Kita pernah mengalami bagaimana helikopter AW-101 sama sekali TNI tidak tahu. Mohon maaf kurang berkenan, tapi ini yang harus kami sampaikan,” pungkasnya.

sumber : sindonews.com

Advertisements

2 Komentar

  1. Keren pa Gatot. Ternyata Kemhan ingin berbisnis jg. Untung aja pembelian aw 101 di batalkan. Makasih pa Gatot SDH membuat kami ternganga. Ada benar nya pa gatot, karena TNI akan selalu jadi kambing Hitam jika kisruh terkait pengadaan alutsista yang Nota Bene bukan pengguna anggaran, tapi di suruh mempertanggung jawabkan.

Tinggalkan Balasan