Pembelian Helikopter VVIP AgustaWestland Ditunda Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembelian helikopter VVIP AgustaWestland (AW-101) belum perlu dilakukan dan tidak termasuk dalam prioritas. Hal ini terkait dengan penghematan anggaran yang tengah dilakukkan.

“Ini kan ada prioritas dan pemotongan anggaran seperti yang sudah saya keluarkan lewat Inpres agar untuk hal-hal yang tidak perlu yang anggarannya yang tidak memberikan efek kepada apapun,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/9).

Jokowi mencontohkan, beberapa pos anggaran yang layak untuk dipangkas di antaranya biaya perjalanan dinas, rapat-rapat, konsinyering, kemudian barang-barang yang belum perlu. Sedangkan helikopter VVIP AgustaWestland yang ditegaskannya bahwa pemerintah akan kembali melihat kegunaan dan kebutuhannya seberapa mendesak.

“Barang-barang yang belum perlu seperti tadi apa helikopter AgustaWestland saya kira sama. Kita lihat kegunaannya apakah sangat mendesak dan itu masih dalam kajian di KKIP dan juga masih dikalkulasi oleh Panglima TNI,” katanya.

Penghematan anggaran menurut Presiden Jokowi juga berlaku di bidang pertahanan. Pembelian sejumlah alutsista masih akan terus dipertimbangkan termasuk Helikopter VVIP Agusta Westland yang sebelumnya sudah direncanakan.


Sebelumnya, rencana TNI Angkatan Udara membeli delapan helikopter AgustaWestland AW-101 bikinan kerjasama antara Westland Helicopters di Inggris dan Agusta di Italia untuk Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke daerah terpencil terus menuai kritik. Daripada membeli helikopter bikinan luar negeri, TNI AU disarankan memakai produk dalam negeri alias buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk mendukung aktivitas Presiden Jokowi.

Baca Juga:  Simulator Tank AMX-13 Lengkapi Koleksi TNI

“Siapa lagi yang mau menggunakan produk dalam negeri kalau bangsa sendiri tidak mau menggunakannya,” kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta di Jakarta, Senin (30/11).


Sukamta mencontohkan apabila pemerintah dalam hal ini TNI membeli produk pertahanan dari PTDI, maka 30 persen uang rakyat akan kembali ke negara. Hal itu menurut dia dalam bentuk pembelian bahan baku lokal yang digunakan PTDI dalam produksi alat-alat pertahanan.

“Lebih dari 1000 anak bangsa bisa melanjutkan hidup dari perusahaan tersebut (PTDI),” ujar Sukamta. 

Advertisements

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan