Penyebab Madiun dan Kediri Tidak Diizinkan Membangun Bandara Komersil

Skadron Udara 3 Tempur disingkat (Skadud 3) adalah Satuan Tempur Buru Sergap dibawah kendali Wing Udara 3 Tempur, Lanud Iswahyudi yang bermarkas di Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Skadud 3, dahulu mengoperasikan pesawat P-51D Mustang (1950 – 1975), OV-10F Bronco (1976 – 1989) dan sekarang menggoperasikan pesawat tempur buru sergap andalan TNI Angkatan Udara F-16 Fighting Falcon A/B , C/D Block 52 ID (1989 – Sekarang).

Total ada 3 Skuadron Udara dibawah kendali Wing Tempur 3 Iswahjudi, Yaitu:

  1. Skuadron Udara 3 dengan pesawat tempur F16. 
  2. Skuadron Udara 14 dengan pesawat tempur F-5 Tiger yang akan digantikan dengan Su-35.
  3. Skuadron Udara 15 dengan pesawat latih tempur T50i Golden Eagle. 

Wing tempur dengan 3 skuadron inilah yang menjadi alasan kenapa Lanud Iswahjudi tidak dikomersilkan dan wilayah udara Madiun dan Kediri harus steril dari penerbangan komersial. Skadud ini harus siap sedia dan segera terbang ketika ada deteksi ancaman atau pelanggaran wilayah udara NKRI, seperti kasus intersep pesawat F15 milik Amerika Serikat di atas pulau Bawean. 


Bisa dibayangkan jika ada penerbangan komersial di wilayah udara Madiun dan Kediri, suatu ketika radar melihat ada pesawat tempur asing masuk ke wilayah NKRI. Namun pesawat tempur yang hendak melakukan buru sergap tidak bisa terbang langsung karena harus izin pengatur lalulintas menara ATC  bisa terganggu.  

Baca Juga:  TNI AU Tambah Kekuatan 500 Prajurit Tamtama Baru

Pihak menara ATC (Air Traffic Control) harus memberi tahu dulu parapeswat komersil untuk menyingkir dari wilayah udara Madiun, yang mau mendarat ditunda dulu, dll. Wahh repot sekali. Si pesawat asing jangan-jangan sudah menjatuhkan bom di Jakarta. 

Kota Madiun (titik biru) dan sekitarnya tidak boleh dilewati pesawat komersil
Inilah kenapa ruang udara wilayah Madiun dan Kediri diharuskan steril dari pesawat komersil.  Agar pesawat-pesawat tempur di Lanud Maospati Madiun bisa terbang tanpa repot.

2 Komentar

    • itu kan maasih wacana, baru gubernur aja tuh yg setuju.
      Kemenhub sama TNI AU belum dikonfirmasi.
      Dulu juga Pemkab sudah pernah ngajuin pendirian bandara, pemprov sama kemenhub sudah oke, tapi dijegal sama TNI AU

Tinggalkan Balasan