Perdana Menteri Baru Israel Setujui Buka 31 Pemukiman Baru Untuk Yahudi di Tepi Barat Palestina

Dalam keputusan pertama yang seperti yang sudah diprediksi seperti itu, pemerintah Israel yang baru mengumumkan membuka 31 proyek pemukiman di Tepi Barat, yang itu artinya akan ada penggusuran dan perampasan tanah lagi terhadap warga Palestina di kawasan itu.

Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil memberikan lampu hijau untuk 31 proyek, termasuk pembangunan mal di Mishor Adumim, sekolah kebutuhan khusus di pemukiman Elkana, dan sinagog dan seminari Yahudi di Karnei Shomron dan Kfar Adumim.

Menanggapi langkah tersebut, kelompok payung permukiman Dewan Yesha menuntut agar Komite Perencanaan Tinggi bersidang lagi untuk menyetujui pembangunan rumah permukiman Tepi Barat dan bukan hanya proyek pembangunan publik.

“Kami sudah menunggu selama setengah tahun untuk persetujuan rumah dan itu masih belum terjadi,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. “Panitia pembangunan harus segera bersidang untuk menyetujui pembangunan unit rumah di seluruh wilayah. Kami sudah menunggu cukup lama.”

Pemimpin oposisi dari Partai Joint List Israel, Ayman Odeh, bagaimanapun, mengutuk pemerintah baru untuk menyetujui setiap bangunan di pemukiman.

“Pemerintah baru ini kurang dari dua minggu dan telah menyetujui 31 rencana pembangunan di permukiman,” tweetnya.

“Kelompok Kiri sudah bernegosiasi ke pada ekstrimis kanan dan mengesampingkan masalah diplomatik, tetapi mereka para ekstrimis yahudi terus menyabotase peluang perdamaian dan memperdalam pendudukan, penindasan, dan perampasan tanah dan hak hidup jutaan orang Palestina.”

Baca Juga:  Amerika Resmikan Kapal Serbu Ampibi USS Tripoli

Persetujuan itu datang setelah Menteri Luar Negeri Yair Lapid mengatakan pada 28 Juni bahwa sebuah pos terdepan Tepi Barat milik Palestina adalah ilegal dan akan dihancurkan dan digusur sesuai dengan perintah tentara dan bahwa masalah itu tidak akan menjadi sumber perpecahan di dalam pemerintahan koalisi yang rapuh.

“Pos terdepan akan dievakuasi,” katanya. “Itu ilegal. Ini sama sekali bukan masalah kanan atau kiri. Ini adalah perintah dari tentara dan pemerintahan sipil.”

Pernyataan Lapid datang sehari setelah tentara menolak seruan dari pemukim agar tidak meratakan pos terdepan.

Pada 24 Juni, PBB menuduh Israel secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan memintanya untuk menghentikan ekspansi ilegal. Menurut Al Jazeera, Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB dan Tor Wennesland, utusan PBB Timur Tengah, merujuk pada resolusi Dewan Keamanan 2016 yang menyatakan pemukiman pendudukan sebagai “tidak memiliki validitas hukum.”

“Saya sekali lagi menggarisbawahi, dengan tegas, bahwa permukiman Israel merupakan pelanggaran mencolok terhadap resolusi PBB dan hukum internasional,” kata Wennesland. “Mereka adalah hambatan utama bagi pencapaian solusi dua negara dan perdamaian yang adil, tahan lama dan komprehensif. Kemajuan semua aktivitas pemukiman harus segera dihentikan.”

Pemerintah Israel yang baru baru saja menyetujui 31 pemukiman baru.

Naftali Bennett, Perdana Menteri baru, adalah ekstremis sayap kanan yang tidak akan berhenti mencuri tanah Palestina kecuali jika Presiden AS Biden membela hak asasi manusia dan hukum internasional.https://t.co/UXUPeEkROk

Baca Juga:  Sukhoi Su-57 Tampil Beda

— IfNotNow🔥 (@IfNotNowOrg) 23 Juni 2021

Kelompok Palestina Hamas pada 26 Juni menyerukan peningkatan “perlawanan rakyat” terhadap pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

“Persetujuan pemerintah pendudukan atas skema pemukiman yang mencakup 31 rencana pemukiman di Tepi Barat membuktikan ekstremisme pemerintah [Naftali] Bennett dengan melanjutkan kebijakan penyusupan pemukiman, perampasan tanah, dan pengusiran rakyat kami,” juru bicara Hamas Abdul-Latif Al-Qanou mengatakan dalam sebuah posting Twitter.

Al-Qanou menyerukan “eskalasi intifada dan perluasan perlawanan rakyat di seluruh Tepi Barat untuk menghadapi pendudukan dan proyek pemukimannya.”

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan