Polemik Senjata “Selundupan” Polri Hanya Boleh Mengambil Amunisi Asap dan Gas Airmata

Kisruh polemik 5000 senjata selundupan di bandara sipil akhirnya berakhir. Polemik senjata pelontar granat Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) bersama 5000 amunisi itu akhirnya diakhiri dengan keputusan bahwa Polri hanya boleh mengambil 2 jenis amunisi, granat asap dan gas airmata.

“Sekarang terkait pengadaan SAGL 40×46 masih tertahan di bea cukai Soekarno Hatta akan segera dikeluarkan rekomendasi dari panglima tni dengan catatan amunisi tajamnya dititipkan ke Mabes TNI,” kata Menkopolhukam Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (6/10/2017).

Amunisi di kargo tersebut ada tiga macam. Selain peluru tajam ada amunisi granat asap dan gas air mata. Dua amunisi itu yang bisa diambil polisi.

“Amunisi asap dan gas air mata silahkan di ambil,” kata Wiranto.


Berdasarkan informasi yang didapatkan, kargo senjata yang menjadi polemik itu berisi senjata berat berupa 280 pucuk senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40 x 46 milimeter. Senjata itu dikemas dalam 28 kotak (10 pucuk per kotak) dengan berat total 2.212 kilogram.

Kedua, amunisi berupa Ammunition Castior 40 mm, RLV-HEFJ kaliber 40 x 46 mm, high explosive fragmentation jump grenade. Amunisi tersebut dikemas 70 boks (84 butir per boks) dan 1 boks (52 butir). Totalnya mencapai 5.932 butir (71 boks) dengan berat 2.829 kg.


Polemik ini sendiri mengemuka ketika Panglima TNI dalam pertemuan tertutup dengan para Jenderal dan Purnawirawan Jenderal mengatakan ada yang mencoba memasukkan 5000 senjata tanpa izin sepengatahuan TNI. Pidato panglima TNI yang sebenarnya untuk kalangan internal itu menyebar melalui twitter.

Advertisements

6 Komentar

  1. Dulu ada cerita betapa hebatnya sebuah negara dengan tentara yang profesional dan senjata serta tekhnologynya. DOKTRIN itu melekat di semua negara dengan mampu menciptakan kualitas dan kuantitas alat pertahanan dan persenjataan bagi negara yang memiliki semua sumber MANUSIA dan ALAM dan itu terbukti takala TNI dan senjata lemah banyak pulau di nusantara ini lepas dari kekuatan besar.

    Saat ini sepertinya kepentingan pertahanan negara juga diperlukan disemua lini dan sektor pertahanan khususnya isu pertahanan dalam negeri (adalah sebagai rakyat) senang dengan keprofesional khususnya kepolisian negara diperkuat dengan bermacam senjata dan amunisi.

    Tapi apakah senjata berat itu PROFESIONAL bagi kepolisian?
    jika iya nanti untuk digunakan membubarkan masa unjuk rasa atau bela negara?
    untuk membunuh teroris atau rakyat tak berdosa?

    menurut saya pribadi peraturan pengunaan senjata itu yang harus diperkuat agar supaya kepolisian jangan salah guna dan salah kaprah dengan alustita berbahaya seperti ini. saya sih setuju kepolsian punya senjata kuat, asalkan pembelian dan penyimpanan alustita nya tetap menjadi kewajiban TNI dan dapat digunakan jika sesuai aturan

Tinggalkan Balasan