Tekan Premanisme Narkoba, Meksiko Tiru Kebijakan Petrus Presiden Soeharto

militer Meksidko diizinkan beraksi di jalanan karena tingkat kepercayaan yang rendah pada Polisi. Foto:sofrep.com

Dekrit Presiden Meksiko yang mengizinkan personel militer untuk bertindak seperti polisi di jalanan akhirnya disetujui oleh Kongres Meksiko dan disahkan menjadi Undang-undang Keamanan Dalam Negeri pada Jumat (15/12/2017).

Langkah ini diambil oleh Presiden Meksiko untuk memerangi narkoba dan aksi premanisme para mafia kartel Narkoba yang semakin keji di negaranya. Mengingatkan ada kebijakan petrus di zaman Presiden Soeharto, yang waktu itu juga menggunakan tentara untuk menekan angka kriminal.

Los Angeles Times melaporkan, dekrit kontroversial tersebut ditandatangani oleh Presiden Enrique Pena Nieto.

Dengan peraturan tersebut, militer kini memiliki kewenangan penuh untuk bertindak seperti polisi seperti mengusut sebuah kasus, menahan pelaku kejahatan, atau berpatroli di jalan umum.


Selain itu, presiden juga bisa menerjunkan mereka ke berbagai operasi di dalam Meksiko tanpa harus memberi tahu kongres terlebih dahulu.

Kabar tersebut dikecam oleh para penggiat HAM di Meksiko. Sejak Kamis (14/12/2017), mereka melakukan aksi demonstrasi untuk menolak pengesahan dekrit tersebut.

” Militer seharusnya tidak mempunyai hak menginvestigasi atau mencegah kejahatan,” kecam Maureen Meyer dari lembaga think tank Latin America di Washington.

Sepanjang Januari 2012 hingga Agustus 2016, terdapat 5.541 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan militer.

Dari jumlah tersebut, hanya enam persen kasus yang disidangkan di pengadilan.

Namun, bagi kelompok pendukung, dekrit itu menegaskan perang melawan kartel narkoba yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa.

Baca Juga:  Israel Ingin Jual Rudal Rocks Ke India

Pada 2006, Presiden Felipe Calderon mengumumkan perang memberantas narkoba. Ribuan personel militer dikerahkan ke distrik Michoacan yang merupakan kampung halaman sang presiden.

Dalam pandangan Calderon saat itu, militer tidak melakukan korupsi dibandingkan polisi setempat yang sering kali berkolaborasi dengan pengedar narkoba.

Militer diberi kewenangan berpatroli di jalan, melakukan pemeriksaan di pos perbatasan, dan menahan tersangka.


“Kami tidak sedang berusaha membuat negara militer di sini,” kata senator Meksiko Jose Maria Tapia Franc.

Justru, lanjut Franc, peraturan itu memberikan bantuan bagi aparat keamanan lokal dalam memerangi narkoba di wilayah masing-masing. (tribunnews)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan