Telat Selesaikan Pesanan, PT DI Kena Denda Lebih Besar Dari Nilai Proyek

Buruknya kinerja PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI dalam mengerjakan pesawat pesanan membuat BUMN tersebut merugi karena harus membayar denda ke pemesan karena tidak berhasil menepati kontrak.

Denda yang harus dibayar karena keterlambatan pengiriman pesawat itu jumlahnya sangat besar, yang mencapai Rp 222,56 miliar. Tidak hanya ke TNI tapi juga ke sejumlah pemesan luar negeri.

Yang lebih konyol, nilai denda lebih besar dari nilai kontrak. Ini jelas rugi besar. Berikut salah satu contoh kasus yang dilansir oleh kompas.com


Salah satu contoh keterlambatan pengiriman pesawat yakni untuk pesawat C212-400 ke Thailand. Kontrak PTDI dengan Thailand untuk pesawat C212-400 dilakukan pada Agustus 2011 dengan target pengiriman 12 Oktober 2013.

Adapun nilai kontrak tersebut sebesar 8,34 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 108,4 miliar (asumsi rupiah Rp 13.000 per dollar AS), PTDI justru harus membayar denda sebanyak 13,52 juta dollar AS atau setara Rp 175,8 miliar karena baru dikirim pada 19 Januari 2016.

Selain itu, ada juga denda keterlambatan mengirim pesawat Super Puma NAS332 untuk TNI Angkatan Udara. Kontrak pada Desember 2011 dengan nilai Rp 170 miliar dan target pengiriman Januari 2014, PTDI kembali harus menanggung denda karena baru bisa mengirim pesawat pada September 2016. Alhasil, PTDI dikenakan denda Rp 8,5 miliar.

Baca Juga:  Kapal Selam KRI Ardadedali-404 Segera Diluncurkan

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Industri Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN‎) Fajar Harry Sampurno membenarkan bahwa denda tersebut timbul akibat keterlambatan PTDI mengirim pesawat sesuai tengat waktu yang telah ditetapkan.

Apapun alasanya, keterlambatan pengerjaan atau pengiriman sebuah pesanan dalam industri pesawat terbang adalah kesalahan besar, karena menyangkut keselamatan dan integritas perusahaan atau institusi pengguna pesawat. Pantas saja profil PT DI sangat buruk di mata TNI AU. 


Misalkan sebuah helikopter yang seharusnya diganti tahun 2014 karena usia yang uzur, terpaksa masih terus dipakai sampai tahun 2016 karena helikopter pengganti belum datang. Untung klo selamat, lha kalau jatuh? 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan