TKI Dipancung Arab Saudi, DPR Tunda Kerjasama Militer

Kerja sama di bidang militer-pertahanan antara Indonesia dan Arab Saudi sedang dibahas oleh Komisi I DPR. Namun, gara-gara kasus Saudi memancung TKI Zaini Misrin, rencana kerja sama itu akan ditinjau ulang.

Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung menjelaskan hal ini. Dia mengaku baru mengetahui kabar pemancungan TKI itu.

“Baru dari kalian ini saya tahu,” kara Asril di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Dia perlu memastikan secara detail kebenaran kabar ini ke Kementerian Luar Negeri RI. Menurutnya, peristiwa ini bisa mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

“Nanti kita akan cari keterangan. Saya khawatir beritanya ini hoax, karena ini akan menyangkut hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Karena kita sedang menggarap kerja sama MoU (nota kesepahaman) di bidang pertahanan dengan Arab Saudi. Ini sedang diproses hari ini. Kita akan cek informasi ini,” kata purnawirawan TNI berpangkat terakhir mayjen ini.

Kerja sama ini menyangkut bidang pendidikan militer berupa pertukaran perwira dan kerja sama teknis. Ada peluang pula persenjataan produk Indonesia dibeli oleh pihak Saudi karena selama ini Saudi selalu membeli senjata dari luar negeri.


“Ini sedang kita garap. Sudah ada dari dulu, tinggal legalitas dari DPR. Dengan adanya kasus ini, ya ada bahan masukan,” tutur Asril.

Zaini Misrin, TKI asal Madura, dihukum pancung di Saudi pada Minggu (18/3) kemarin. Pemerintah RI tak menerima pemberitahuan sebelum Zaini dipancung.

Baca Juga:  Hacker Korea Utara Curi Data Rencana Perang Militer Amerika dan Korsel

Jokowi sudah tiga kali memohon pengampunan ke Raja Salman agar Zaini bebas dari terjangan pedang algojo Saudi. Namun upaya itu gagal.

“Karena di Arab Saudi tidak segampang itu. Walaupun Raja pimpinan negara sudah memaafkan, tapi bila keluarga yang bersangkutan belum memaafkan, maka tidak bisa. Kecuali kalau keluarga sudah memaafkan atau kita bayar semacam uang, itu bisa dibebaskan,” kata Asril.

Diwawancarai secara terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira mendorong Pemerintah Indonesia untuk melayangkan protes.


“Kemenlu melalui Kedutaan Besar TI di Saudi seharusnya secepatnya melakukan nota protes dan memohon kejelasan mengenai hal tersebut. Kita usahakan semaksimal mungkin melakukan perlindungan kepada warga negara kita,” kata Andreas.

Maka evaluasi perlu dilakukan. “Kita sekarang ini kan melakukan pembahasan kerjasama militer antarkedua negara, Saudi dan Indonesia,” kata Andreas seperti dirilis detik.com

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan