Walau Diancam Sanksi AS, Proses Pembelian Su-35 Tetap Berjalan

Kementerian Pertahanan RI dilaporkan telah menandatangani sejumlah dokumen terkait pembelian 11 unit pesawat tempur Su-35 sementara Kementerian Keuangan dikabarkan tengah dalam proses mengeluarkan persetujuan, demikian dilaporkan oleh defenseworld.net

Hal tersebut merupakan pernyataan Menhan Ryamizard Ryacudu yang dikutip media TASS Rusia pada hari minggu lalu.

Persetujuan dari berbagai kementerian ini dibutuhkan karena transaksi pembelian Su-35 dilakukan dengan beberapa cara pembayaran termasuk barter.


Pihak Indonesia mengharapkan pembelian dilakukan lewat kombinasi pembayaran dengan mata uang serta barter komoditi. Untuk barter komoditi disebutkan termasuk minyak sawit dan beberapa jenis komoditi lokal Indonesia.


Dalam laporan sebelumnya diberitakan bahwa nilai barter mencapai lebih dari 50% harga pesawat yaitu sekitar Rp 8 trilyun.

Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembelian pesawat tempur masih berjalan on-track dan terus berlanjut. Sebelumnya juga sempat diberitakan bahwa ancaman sanksi CAATSA menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam melanjutkan negosasi.

Saat pameran LIMA di Malaysia pada bulan Maret lalu, direktur Rostec Victor Kladov menyatakan bahwa negosiasi pembelian akan ditunda hingga selesainya proses pemilihan umum di Indonesian dan akan dilanjutkan setelah proses pemilu selesai. | sumber: defenseworld.net

Baca Juga:  Rusia Tingkatkan Sistem Senjata dan Fasilitas di Pangkalan Laut Tartus Suriah

8 Komentar

  1. Indonesia merdeka u menjaga wilayah NKRI.
    Pembelian pesawat tempur tsb, u menjaga wilayah NKRI, bukan u agresi.


    ❤NKRI

    • Sok tau pemilu curang ,kasih bukti yang kongkret baru teriak ,gak ada bukti sama aja fitnah coeg, gak pinter 2 jadi orang

      • Buat om yang pinter. Itu di medan om Boydo, bendahara DPC PDIP kota Medan sekaligus saksi PDIP di culik orang, di ancam bunuh, bahkan mengalami kekerasan verbal dan fisik karena dia mnt perhitungan ulang rekapitulasi suara tingkat kecamatan medan helvetia di Hotel Grand Inna “Dharma Deli” Medan yg di duga dilakukan oleh oknum caleg PDIP jg. Kalau om mau lebih jelas tanya aja langsung Om Boydo, Om Junimart, Kapolres atau Kapoldasu. Belum lagi dugaan rekaman audio salah satu Kepala Daerah yang meminta untuk memenangkan salah satu caleg di SUMUT. Dungu boleh tapi jangan buta, bisu, tuli jg x om.

    • Kalau bilang curang, coba keluarkan buktinya jgn asal ngejeplak.. Jangan pakai bukti berita dari link aja..
      Pakai bukti yg bisa di pertanggung jwbkan..

      • Di medan om Boydo, bendahara DPC PDIP kota Medan sekaligus saksi PDIP di culik orang, di ancam bunuh, bahkan mengalami kekerasan verbal dan fisik karena dia mnt perhitungan ulang rekapitulasi suara tingkat kecamatan medan helvetia di Hotel Grand Inna “Dharma Deli” Medan yg di duga dilakukan oleh oknum caleg PDIP jg. Kalau om mau lebih jelas tanya aja langsung Om Boydo, Om Junimart, Kapolres atau Kapoldasu. Belum lagi dugaan rekaman audio salah satu Kepala Daerah yang meminta untuk memenangkan salah satu caleg di SUMUT. Tolong om tindak lanjuti. Khusus Om Boydo, dia sudah buat laporan polisinya. Om jangan minta bukti konkrit aja tapi tidak mau menindak lanjutinya. Kalau ga bisa om tindak lanjuti laporan Om Boydo mending om diam jangan minta bukti konkrit tapi ga bisa dan ga mau berbuat apa2. Kalau cuma minta bukti tanpa mau mengadvokasi itu namanya om S@NT#L$Y*.

Tinggalkan Balasan