Kementerian Pertahanan Malaysia sedang mempertimbangkan tiga opsi sehubungan dengan arah proyek kapal perang pesisir (littoral combat ship – LCS) yang telah tertunda, kata Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaacob.
Dia mengatakan bahwa, pada 31 Juli, tidak satu pun dari enam kapal LCS telah berhasil diselesaikan oleh Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd (BNSSB).
Status perkembangan pekerjaan keseluruhan proyek adalah 56,67 persen dibandingkan dengan rencana semula 85,73 persen, yang merupakan penundaan 31,1 bulan (29,06 persen), katanya.
Setelah itu, sebuah memorandum akan disampaikan kepada Kabinet setelah manajemen puncak Kementerian Pertahanan membuat tinjauan akhir dokumen dalam waktu dekat, tambahnya.
“Opsi pertama adalah agar proyek dilanjutkan dengan menunjuk Naval Group Prancis sebagai kontraktor penyelamat melalui Akta Penugasan dengan BNSSB menggunakan plafon kontrak yang tersisa untuk menyelesaikan setidaknya dua unit LCS.
“Adapun opsi kedua, proyek ini dilanjutkan oleh BNSSB dengan sisa kontrak plafon untuk menyelesaikan setidaknya dua unit LCS,” katanya.
Ismail Sabri mengatakan bahwa opsi ketiga adalah pemutusan kontrak dengan BNSSB dan Kementerian Pertahanan memulai upaya untuk menyelamatkan proyek tersebut.
Dia mengatakan Kementerian Pertahanan tidak bermaksud untuk menyuntikkan dana tambahan untuk menyelesaikan LCS, sebaliknya BNSSB diminta untuk menggunakan alokasi yang tersisa untuk melanjutkan proyek.
“Pemerintah tidak akan membayar hutang yang diperoleh oleh BNSSB seperti yang diminta oleh perusahaan, namun, pemerintah akan melaksanakan pembayaran untuk mendapatkan hak dan menyelesaikan Desain Detail.
“Selain itu, pemerintah (akan) membuat klaim untuk semua blok dan hull kapal dan peralatan LCS yang dibeli oleh BNSSB karena pemerintah telah membayar hampir RM3 miliar untuk tujuan ini,” katanya.
Dia menambahkan bahwa status perkembangan proyek tersebut saat ini untuk LCS 1 adalah pada 59,79 persen; LCS 2 (48,09 persen); LCS 3 (43,75 persen); LCS 4 (36,49 persen) dan LCS 5 (20 persen) sementara LCS 6 belum memulai konstruksi.
Menyinggung masalah akuisisi helikopter McDonnell Douglas MD530G, Ismail Sabri menjelaskan bahwa keputusan kabinet pada 18 Desember tahun lalu adalah untuk melanjutkan kontrak, setelah memperhitungkan implikasi keuangan.
Dia mengatakan bahwa saat ini semua enam unit helikopter belum dikirim ke Malaysia karena tiga dari helikopter tersebut masih belum siap.
“Sementara tiga lainnya yang telah selesai harus melalui proses sertifikasi (Type Certificate dan Certificate of Airworthiness) dan Pre Delivery Inspections (PDI) di tempat pabrik pembuat peralatan asli (OEM), MD Helicopter Inc (MDHI) USA, sebelum dikirim ke Malaysia.
“Helikopter ini diharapkan diserahkan kepada pemerintah sebelum November 2021 setelah perusahaan yang terlibat memenuhi semua kewajiban kontrak yang masih tertunda, yaitu sertifikasi helikopter; exercise; Pre Delivery Inspections (PDI); dan Final Acceptance Test (FAT),” katanya.
Dia mengatakan bahwa pengadaan pesawat adalah untuk penggunaan Angkatan Darat Malaysia yang sangat membutuhkan aset ‘mobilitas udara’, terutama di daerah operasi militer Eastern Sabah Security Command (ESSCom).
Sumber : malaymail.com via FP TSM
Posting Komentar untuk "Proyek Kapal LCS Malaysia Tertunda, Pertimbangkan Tiga Opsi Solusi"