Tiga Negara di ASEAN Yang Lebih Percaya Pada Militer daripada Politikus

Angkatan Bersenjata atau militer di tiga negara ASEAN / Asia Tenggara berikut ini lebih dipercaya oleh masyarakatnya untuk memegang pemerintahan daripada dipegang oleh politikus sipil.

Bagi mereka militer dianggap sebagai pelindung negara dan tentara disebut dengan prajurit rakyat. Militer bukan hanya sebagai pelindung negara, tetapi juga pelindung masyarakat.

Pandangan seperti itu masih melekat di banyak warga ASEAN tak terkecuali Indonesia. Para pendukung militer menganggap bahwa militer mampu menyelamatkan negara dari politikus yang jahat dan korup.

Tiga negara di ASEAN yang warganya lebih percaya pada militer adalah.

1. Thailand

Thailand mengalami dua kali kudeta militer dalam 15 tahun terakhir, yakni pada 2006 dan 2014. Kedua kudeta tersebut menggulingkan pemerintahan dari dinasti politik Shinawatra. Sebagian masyarakat Thailand berpandangan bahwa meskipun kudeta militer terjadi, tapi stabilitas politik dan perekonomian tetap normal. Itulah yang menjadikan sebagian kelompok di Thailand tak mempermasalahkan politik diintervensi oleh militer.

2. Kamboja

Rumor bahwa Perdana Menteri (PM) Hun Sen berencana menyerahkan sukses kekuasaan kepada putra tertuanya Hun Manet. Hun Sen menyatakan akan mengundurkan diri pada Juli 2023 mendatang. Hun Manet saat ini adalah pemimpin de facto militer sejak 2018. Selama beberapa dekade, militer Kamboja merupakan sayap kekuasaan dari Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa sejak 1979 setelah tergulingnya rezim Khmer Merah. Tapi, pemimpin militer tidak memegang jabatan politik. Namun, politisasi militer sangat kental di Kamboja.

3. Myanmar

Liga untuk Demokrasi (NLD) berkuasa sejak 2016, tetapi digulingkan militer pada 2021. Itu menutup peluang berkembangnya demokrasinya di di Myanmar. Bukan hanya politik, militer Myanmar juga menjalankan bisnis dan konglomerasi di berbagai sektor ekonomi. Misalnya, Myanmar Economic Holdings Limited yang dijalankan militer menguasai ekspor sumber daya alam. Sedangkan Viettel Group milik militer menguasai industri telekomunikasi.