Bikin Paspor Sekarang Harus Punya Tabungan 25 Juta Buat Jaminan

Bagi masyarakat yang ingin membuat paspor untuk bepergian ke luar negeri, sekarang harus menunjukkan buku tabungan dengan deposit saldo minimal 25 juta. Aturan ini dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural. Sebelumnya warga negara hanya perlu menanda tangani surat pernyataan bukan TKI dengan materei 6.000

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Malang Novianto Sulastono menyatakan, misi aturan baru itu awalnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebab, TPPO ini bisa jadi berawal dari pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal melalui modus operandi seperti haji, umrah, berwisata, dan lain-lainnya. TKI yang rentan jadi korban TPPO itu biasanya memang berangkat ke luar negeri tanpa bekal uang yang cukup.

Nah, agar tidak ada lagi korban TPPO, setiap warga negara Indonesia (WNI) yang mengurus paspor untuk keperluan berwisata, diminta menunjukkan deposit tersebut. ”Aturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi ini justru malah untuk melindungi WNI, mencegah terjadinya TPPO,” tegas Novianto, seperti dilansir koran jawapos radar Malang.

Kasus TPPO termasuk dalam kategori transnational organized crime atau kejahatan yang bersifat luar biasa. Karena itu, penanganannya pun harus melalui cara yang luar biasa (extraordinary). Salah satunya dengan upaya memperketat setiap warga yang mengurus paspor.

Setelah adanya aturan ini, Kantor Imigrasi Kelas I Malang sejak awal tahun ini sudah menolak 17 pemohon paspor. Karena ketika pemohon diwawancarai oleh petugas imigrasi, mereka mencurigakan. Termasuk ketika ditanya berapa penghasilannya selama satu bulan, pemohon paspor juga tidak memberi informasi yang jelas.

Baca Juga:  Tangkap Pencuri, Polisi Ini Malah Melepas dan Memberinya Kado

”Hal itu dilakukan semata-mata untuk menghindari penyalahgunaan paspor,” terang Kasi Insarkom Kantor Imigrasi Malang Hanifa Aryani, Senin lalu (27/2).

sumber: radarmalang/jawapos.com

2 Komentar

  1. mengada-ngada …. akan menghambat kebutuhan arus orang dan barang di perbatasan ….. perlu dilaksanakan secara selektif di daerah-daerah yang secara tradisional sebagai sumber2 tki di pulau jawa ….

Tinggalkan Balasan