Bikin Tablig Akbar Saat Lockdwon, Polisi India Tangkap Pemimpin Jamaah Tabligh

Pemimpin Dunia Jamaah Tabligh, Mualana Saad, sekarang menjadi buronan Polisi di India karena dituduh telah melawan pemerintah saat upaya menghentikan penyebaran virus Corona.

Maulana Saad Kandahalawi, pemimpin Jamaat Tabligh se-dunia, menghilang sejak 28 Maret setelah ia menerima panggilan dari polisi New Delhi.

Maulana Saad dan beberapa petinggi anggota Jamaah Tabligh lainnya dijerat Undang-Undang Penyakit Epidemik, 1897 dan bagian-bagian yang relevan dari KUHP India karena melanggar arahan pemerintah yang melarang pertemuan publik dan menjaga jarak sosial untuk menahan penyebaran coronavirus.

Kepolisian New Delhi mengaku sedang menyiapkan dakwaan kriminal terhadap petinggi Jemaah Tabligh lantaran dianggap membahayakan keselamatan orang lain. Saat ini India mencatat 32 angka kematian dari 1.251 kasus penularan Covid-19.

“Jika Anda berpikir akan meninggal dunia jika berkumpul di Masjid, maka saya katakan tidak ada tempat yang lebih mulia untuk meninggal dunia,” rekaman suara Maulana Saad yang menghimbau anggota jamaahnya untuk tetap hadir di ijtimak tabligh akbar pada 14 Maret.

Tabligh Akbar yang digelar pada 13-15 Maret itu dihadiri oleh setidaknya 7.600 warga muslim India dan 1.300 wisatawan asing, termasuk dari Malaysia dan Indonesia. Dari Indonesia ada sekitar 700an.

Polisi menemukan sekitar 2.000 orang masih menetap di markas Jamaah Tabligh di kawasan Nizhamudin, New Delhi. Kawasan tersebut saat ini telah ditutup paksa oleh pihak keamanan. Menteri Kesehatan New Delhi, Satyendra Jain mengklaim pihaknya menemukan sebanyak 24 orang penghuni asrama positif tertular virus corona, demikian laporan Aljazeera.

Baca Juga:  Riset Fisikawan Dunia: WTC Hancur Bukan Karena Ditabrak Pesawat

Harian The Hindu mengabarkan, Kementerian Dalam Negeri India akan memasukkan ratusan pengunjung asal Indonesia ke dalam daftar hitam imigrasi. “Mereka datang ke sini dengan visa wisata. Tapi mereka malah berpartisipasi dalam konferensi agama. Ini adalah pelanggaran aturan keimigrasian,” kata seorang pejabat Kemendagri di New Delhi.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan