Darurat Sipil Perpu Warisan Bung Karno Untuk Selamatkan Negara Dari Kisruh Partai dan Pemberontak

Pemerintah berwacana akan menerapkan status “Darurat Sipil” dalam menangani wabah virus Corona atau Covid-19. Lalu kemudian wacana itu dikritik banyak orang di sosial media terutama dibl twitter. Tulisan ini bukan untuk mendebat wacana pemerintah hanya sekedar flash back sejarah.

Darurat Sipil di Indonesia dasar hukumnya adalah Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang dibuat tahun 1959. Kenapa bisa lahir Perpu tersebut?

Era 1950-an – 1965 Indonesia penuh kisruh. Selain kisruh antar partai politik, Partai Agama vs Nasionalis vs Komunis (Nasakom) Zaman itu juga banyak pemberontakan DI/TII, PRRI-Permesta, dan akhirnya PKI pada 1965.

Saat itu, sistem pemerintahan juga bergonta-ganti. Dari Presidensil, Parlementer sampai Diktator ketika Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Kabinet dan menterinya juga kerap bergonta-ganti.

Perpu Darurat Sipil lahir pada bulan Desember 1959. Atau 6 bulan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 untuk membubarkan DPR, saat itu disebut Konstituante. Karena enggak bisa kerja, kerjanya cuma ribut aja melulu. Dasar negara dikembalikan pada UUD 1945.

Setelah itu, persaingan antar partai politik justru makin panas. Situasi di massa kalangan bawah sudah siap bacok-membacok antar pendukung partai.

Di sisi lain kekuatan pemberontak DI/TII di Jawa dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi juga makin kuat. Ditambah lagi pemberontaka RMS di Maluku pada 1959.

Baca Juga:  Menhan Bantah Ada Upaya Makar

Pada akhir tahun 1959, situasi benar-benar kacau. Inilah yang melandasi Perpu Darurat Sipil. Nah apakah situasi sekarang ini di tengah serangan Virus Corona sudah pas jika keadaan itu diterapkan lagi?
Kayaknya belum deh.

Saat ini masyarakat butuh bantuan dari pemerintah untuk makanan dan terhindar dari penyakit, sedangkan pada 1959 saat itu masyarakat sedang di ambang perang saudara.