DPR Anggarkan 343 Milyar Untuk Kunker Ke Luar Negeri, Di Saat Subsidi Rakyat Dicabut

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggarkan kunjungan luar negeri sebesar Rp 343,6 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Angka tersebut naik sekitar Rp 141,9 miliar dari anggaran tahun ini yakni sebesar Rp 201,7 miliar.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Anton Sihombing menuturkan, kenaikan anggaran tersebut salah satu alasannya adalah karena sempat adanya moratorium kunker luar negeri pada DPR masa kepemimpinan Ketua Ade Komarudin.

“Dulu kan sempat moratorium ke luar negeri,” kata Anton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Di samping moratorium, alasan lainnya adalah perubahan kurs nilai tukar rupiah dan penyesuaian Sumber Daya Manusia.
Menurut dia, kunker luar negeri sangat dibutuhkan. Ia pun menyayangkan respons publik yang meributkan kenaikan anggaran kunker luar negeri DPR namun tak meributkan anggaran kunker lembaga lain.

“Itu keputusan. Kalau udah keputusan kan kami jalankan. Eselon IV ke luar negeri enggak diributin. Anggota DPR diributin,” tutur Politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai hal tersebut tak perlu dipersoallan. Anggaran kunker luar neger di pemerintah bahkan menurutnya berkisar Rp 100 triliun.

“Biaya perjalanan di pemerintah itu ratusan triliun. Jadi enggak perlu dipersoalkan. Kan bukan pergi piknik, pergi kerja,” kata Fahri.
Kunker luar negeri, menurutnya, diperlukan untuk mengembangkan konsep-konsep dan membangun DPR.

Baca Juga:  Calonkan Agus, SBY Menjilat Ucapanya Agar Perwira TNI Jangan Jadi Gubernur

“Memang itu bagian dari perencanaan kerja dan dia pergi kerja,” kata dia.

Channel Militermeter

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan