Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan sejauh ini telah memberikan bantuan sedikitnya US$1 juta atau Rp13 miliar untuk membantu warga Rakhine yang tengah dilanda konflik kemanusiaan antara militer Myanmar dan warga etnis minoritas Rohingya.
Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Hubungan Antarlembaga, Salman Al Farisi, mengatakan bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk pembangunan sejumlah sekolah, rumah sakit, pasar, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Sejauh ini Indonesia bahkan sudah memberikan sumbangan untuk warga di Rakhine sebesar US$1 juta, di antaranya untuk bangun empat sekolah. Bantuan ini untuk seluruh warga Muslim dan Buddha di Rakhine,” ucap Salman saat menerima kedatangan Perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di kantornya, Jakarta, Rabu (6/9).
Salman menuturkan pembangunan sejumlah infrastruktur yang memenuhi komponen pendidikan, kesehatan, dan sosial itu diharapkan bisa mendorong percepatan rekonsiliasi sosial antara masyarakat di wilayah tersebut. Pasalnya, kata Salman, bantuan Indonesia selama ini tidak hanya diperuntukan bagi warga etnis Rohingya, tapi seluruh warga di Rakhine.
“Bantuan RI tersebut berbentuk tempat yang bisa memfasilitasi warga dari tiga etnis di Rakhine untuk berkumpul. Filosofinya untuk mendorong rekonsiliasi sosial yang lebih cepat lagi mulai dari level masyarakat, tidak hanya pemerintah,” kata Salman.
“Sehingga pendekatan kita itu inklusif, tidak eksklusif. Lebih efektif seperti ini karena jika pendekatannya eksklusif hanya akan menutup akses kita ke sana.”
Selain infrastruktur, tutur Salman, jauh sebelum krisis kemanusian kembali mencuat di Rakhine pada sepekan terakhir, pada Januari lalu Indonesia juga telah mengirimkan bantuan sebanyak 10 kontainer ke Rakhine.
Saat itu, Menlu Retno Marsudi pun datang ke Rakhine untuk secara langsung menyalurkan bantuan-bantuan tersebut kepada otoritas Myanmar.
“Jadi apa yang dilakukan pemerintah untuk penyelesaian krisis di Rakhine itu sudah berlangsung sejak Oktober 2016 lalu. Bu Menlu sejak itu sudah laksanakan perintah Presiden Jokowi untuk berdiplomasi menyelesaikan konflik di Myanmar,” ujar Salman.
“Pada Desember lalu bu Menlu juga sudah ke Myanmar dan bertemu dengan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi. Salah satu fokus saat itu adalah meminta Myanmar membuka akses kemanusiaan ke Rakhine. Sehingga, Januari kita bisa kirimkan bantuan ke sana.”
Lebih lanjut, Salman menegaskan bantuan-bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara masyarakat, LSM, dan pemerintah Indonesia yang peduli terhadap kondisi kemanusiaan di Myanmar.
Pemerintah Indonesia, tuturnya, berupaya untuk memfasilitasi dan menghimpun seluruh bantuan dari masyarakat agar bisa benar-benar tersalurkan. Sebagai contoh, Salman menuturkan pemerintah bersama 11 LSM baru-baru ini membentuk aliansi kemanusiaan untuk Myanmar.
Belasan organisasi tersebut telah berkomitmen untuk menggalang dana sebesar 2 juta dolar AS selama dua tahun untuk warga di Rakhine yang terdiri dari bantuan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan darurat.
“Pemerintah tidak pernah klaim bahwa seluruh bantuan itu hanya berasal dari pemerintah semata. Selama ini bantuan ke Myanmar merupakan juga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.”
Sumber: cnnindonesia.com
Tinggalkan Balasan