Panglima TNI Minta Menhan Segera Tuntaskan Pembelian Sukhoi dan Kapal Selam

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta kepada Komisi I DPR untuk mendesak Menteri Pertahanan soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Satunya pengadaan pesawat tempur Shukoi dan kapal selam kelas kilo.

Hal itu disampaikan Gatot pada saat acara pembekalan taruna perwira TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur. Desakan Gatot menanggapi pernyataan Presiden Indonesia ke 5 Megawati Soekarno Putri pada saat pidato di hadapan taruna dan taruni.

Dalam pidatonya, Megawati sempat bercerita saat ia menjabat presiden kekuatan udara Indonesia ditakuti negara tetangga saat berhasil mendatangkan pesawat Sukhoi SU-27 dan SU-30. Mega pun meminta pemerintah meningkatkan alutsista.

“Mudah-mudahan Komisi I bergerak cepat menekan Menteri Pertahanan mempercepat pengadaan kapal selam dan Sukhoi,” kata Gatot di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat 21 Juli 2017.

Salah satu kebutuhan TNI saat ini adalah pengadaan Sukhoi 35 dan Kapal Selam Class Kilo. Pengadaan alutsista ini kata Gatot sudah sangat mendesak. Pasalnya, negara tetangga seperti sudah berani mengusik teritori kedaulatan negara.

“Kejadian di perbatasan antara RI dan Vietnam. Sangat berani Vietnam karena mereka memiliki kapal selam class kilo,” Jelas Gatot.

Gatot pun menyinggung langkah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang berani membeli pesawat dan senjata dari Rusia meski kondisi militer Indonesia saat itu tengah kritis karena diembargo Amerika. Gatot mengapresiasi langkah Megawati yang berupaya memecahkan persoalan di tengah krisis tersebut. 

Baca Juga:  Taiwan Ingin Jadi Service Center Pesawat F-16 di Asia

“Hasilnya kita ditakuti karena punya Sukhoi. Semoga ini dapat memacu Komisi I untuk mempercepat (pengadaan), sehingga angkatan darat, udara, dan laut dapat hebat seperti dulu,” tutupnya.

Sumber: MetroTV

1 Komentar

  1. Tahun 2015 sudah ada instruksi presiden ke menhan untuk mempercepat proses pembelian SU-35 dan kasel kilo. Sekarang sudah tahun 2017, kontraknya saja belum ditanda tangani menhan. Presiden seyogyanya mengevaluasi kinerja menhannya tersebut.

Tinggalkan Balasan