Salah Urus Presiden Sebelumnya, Pakistan Semakin “Dijajah” IMF

Menteri ekonomi Pakistan memberi tahu para pemimpin puncak negara itu bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain tetap berada di bawah program Dana Moneter Internasional (IMF) atau ngutang lagi senilai $6 miliar untuk mencegah bencana ekonomi penuh. Faktanya, terungkap hanya beberapa hari setelah reformasi struktural oleh Pakistan telah menambah masalah keuangannya.

Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Pakistan para perundingnya harus menyerah pada persyaratan IMF, yaitu harus bikin dua undang-undang baru yang dibuat oleh IMF yaitu, RUU Amandemen Undang-Undang Pajak (Keempat) dan RUU Otonomi Bank Negara Pakistan (SBP).

Dalam RUU SBP (BI-nya Pakistan). Setiap kebijakan, keputusan bahkan laporan pertanggungjawabanya harus atas persetujuan IMF. Jika ini terjadi, pungutan pajak pada rakyat Pakistan berpotensi hanya untuk membayar hutang pada IMF.

Hal ini kemungkinan akan menyebabkan kekacauan politik di Pakistan karena oposisi di Senat mengklaim pada hari Rabu bahwa pemerintah telah menandatangani “dokumen penyerahan keuangan” dengan IMF dan memperingatkan agar SBP tidak bertanggung jawab hanya kepada IMF tapi juga kepada rakyat Pakistan.

Mantan ketua Senat dan Senator untuk oposisi Partai Rakyat Pakistan, Mian Raza Rabbani, mengingatkan bahwa Pasal 77 Konstitusi berbunyi: “Tidak ada pajak yang akan dipungut untuk tujuan federasi kecuali oleh atau di bawah otoritas Majlis-i-Shoora (parlemen?DPR).” Dia juga mengeluh bahwa tidak ada diskusi yang berarti terjadi di parlemen mengenai masalah ini.

Baca Juga:  Dua Pesawat Tempur Typhoon Jerman Tabrakan di Udara, Satu Pilot Tewas

Pemimpin DPR di Senat Dr Shahzad Waseem malah menyalahkan situasi ekonomi untuk “salah urus” pemerintah sebelumnya, menekankan bahwa pemerintah saat ini harus mengembalikan utang senilai $55 miliar. Dia menambahkan bahwa pemerintah saat ini telah mengembalikan $29 miliar selama tiga tahun terakhir dan masing-masing $12 miliar lainnya akan dikembalikan tahun ini dan tahun depan.

Pemerintah Pakistan berturut-turut belum mengakui ketidakmampuan mereka untuk mengimplementasikan reformasi struktural yang telah diidentifikasi dan disepakati, khususnya dalam struktur pajak dan sektor energi yang berlaku. IMF berpendapat mendukung pemulihan biaya penuh untuk menaikkan biaya utilitas.

Meskipun IMF, serta lembaga multilateral lainnya, telah dikritik di Pakistan karena kondisi kebijakan moneter dan fiskal yang keras yang telah mengikis tingkat pertumbuhannya, negara tersebut saat ini sedang dalam program IMF ke-23. Setiap program biasanya memiliki durasi tiga tahun, yang berarti bahwa Pakistan telah mengikuti program IMF selama sekitar 69 tahun dari 74 tahun kemerdekaanya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan