Tentara Myanmar Diundang Amerika Serikat Untuk Latihan Bersama

Militer Myanmar atau yang akrab dipanggil “Tatmadaw” yang saat ini sedang dituding melakukan  aksi pembersihan etnis Rohingya, secara mengejutkan kembali diundang sebagai dalam latihan militer multinasional tahun depan yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Thailand.

Letnan Kolonel Christopher Logan, seorang juru bicara Pentagon, mengatakan Thailand mengundang Myanmar untuk mengikuti latihan Cobra Gold tahunan. Nantinya akan ada ribuan personel militer AS dan Thailand, dan peserta dari negara-negara Asia lainnya.

“Myanmar diundang untuk memperhatikan bantuan kemanusiaan dan bagian pertolongan saat bencana dari latihan tersebut,” kata Logan, seperti dilansir dari Reuters, Minggu (24/12).

Seorang perwira senior di Direktorat Joint Intelligence Angkatan Bersenjata Thailand Raya mengatakan tidak jelas apakah Myanmar menerima undangan tersebut, tetapi Thailand sangat ingin mereka bergabung.

Ketika ditanya mengapa Thailand memutuskan untuk mengundang Myanmar meski ada kekhawatiran mengenai tindakan keras terhadap orang Rohingya, dan apakah masalah ini adalah bagian dari pertimbangan mereka, pejabat tersebut mengatakan: “Itu tidak pernah muncul dalam diskusi. Kami memisahkan masalah itu (Rohingya). Kami fokus pada pelatihan, pendidikan, kerja sama militer. Itulah keinginan kami, agar Myanmar terlibat.”

“Itu adalah politik. Kami adalah tentara. Ini adalah latihan militer,” tambah pejabat tersebut.

Militer Myanmar mengatakan penyelidikan internalnya sendiri sudah membebaskan pasukan keamanan dari semua tuduhan kekejaman di Rakhine.

Namun awal pekan ini, Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap 13 pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan koruptor, termasuk Jenderal Myanmar Maung Maung Soe, yang mengawasi tindakan keras terhadap Rohingya.

Zachary Abuza, seorang profesor di National War College AS, mengatakan Myanmar diundang ke dalam latihan tersebut terbilang keterlaluan dan pesan yang dikirm salah.

“Untuk mengundang mereka setelah pemerintah AS melabeli pembersihan etnis, ketika Departemen Keuangan kemarin menunjuk komandan pelanggaran HAM yang mengerikan ini, sepertinya salah, dan itu agak keterlaluan,” kata Abuza, yang memusatkan perhatian pada Asia Tenggara dan isu keamanan, termasuk hak asasi manusia. (merdeka.co.id)